Jelang HUT Ke 79 RI di IKN, Jokowi Tak Paksakan ASN Pindah: Kalau Belum Siap Ya Diundur 

TRIBUNSUMSEL.COM - Jelang HUT ke 79 RI di IKN, Presiden Jokowi mengungkapkan pemerintah tidak ingin memaksakan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Diketahui, rencananya pemindahan ASN tahap pertama direncanakan pasa September 2024.

Hal ini diungkap Kepala Negara usai meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN pada Rabu (14/8/2024). 

"Rencana masih September, tetapi juga melihat kesiapan di sini," kata Jokowi usai meresmikan Plaza Seremoni di IKN, Kalimantan Timur, dikutip dari Kompas.com, Rabu (14/8/2024).

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa pemindahan ASN akan bergantung pada kesiapan tempat tinggal dan fasilitas di IKN. 

Jika persiapan belum mencukupi, ia membuka kemungkinan untuk mengundur jadwal tersebut. 

"Kalau (IKN) memang belum siap, ya diundur. Tidak mau memaksakan sesuatu yang belum siap," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, pemindahan ASN ke IKN akan dimulai pada September 2024. 

Baca juga: Cara Ke Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kaltim Melalui Transportasi Udara, Darat dan Laut

Meskipun awalnya pemindahan direncanakan dilakukan pada Juli 2024. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan, hal ini dikarenakan pada 17 Agustus 2024 masih akan dilakukan Upacara Kemerdekaan RI. 

"Sebenarnya ini tadinya memang Juli siap, cuma kan Agustus akan dipakai upacara. Maka Pak Mensesneg (Pratikno) kemudian berdiskusi dengan kami. Diputuskan nanti pada September," kata Anas saat ditemui usai konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Menurutnya, jadwal pemindahan ASN tersebut bukan mundur, justru sesuai dengan rencana. 

"Ini sebenarnya justru on the track, tetapi kita siapkan skenario berdasarkan perkembangan pembangunan fisik hunian ASN," tukasnya. 

Sebagai informasi, total ASN prioritas pertama yang dipindahkan adalah 11.916 orang, prioritas kedua 6.774 orang, dan prioritas ketiga 14.237 orang. 

Kemudian untuk tahap satu dalam prioritas pertama hanya sebanyak 6.000 ASN yang dipindahkan.