Harga Pertalite-Solar Bakal Naik, Sinyal dari Menteri Jokowi, Pertamina Tunggu Regulasi Pemerintah

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Sejumlah Menteri pada Kabinet Indonesia Maju memberikan sinyal bahwa pembatasan distribusi atau penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi bakal segera dibatasi.

Artinya, harga BBM jenis Pertalite dan solar bakal naik. Kabarnya, kebijakan mulai berlaku pada 17 Agustus 2024.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku masih wacana, dan perlu ada kesepakatan dengan sejumlah Kementerian terkait.

"Kami di BUMN Kementerian korporasi bukan kebijakan. Jadi diskusi antara kementerian mengenai BBM ini masih berlangsung," papar Erick di DPR Kamis (11/7/2024).

"Memang ada Peraturan Presiden nomor 191 yang ingin BBM tepat sasaran dan ini sudah digodok hampir setahun lebih. Seyogyanya (tujuannya) masyarakat yang mampu tak boleh gunakan BBM subsidi, seperti juga listrik. Proses berlangsung kita tunggu saja," sambungnya.

Erick mengungkapkan, diksi yang paling tepat terkait distribusi BBM subsidi adalah agar tepat sasaran penggunaannya bukan dibatasi. Secara tidak langsung, Erick mengungkapkan bahwa BBM subsidi kini belum sesuai peruntukannya.

Padahal, anggaran subsidi energi dapat dialihkan untuk keperluan lain, seperti perbaikan gizi ibu dan anak. "Bayangkan ini kalau subsidi ke depan dialihkan untuk perbaikan kesehatan ibu dan anak, pendidikan lain-lain. Jangan sampai kita bangun infrastruktur tapi manusia Indonesia tidak dibangun," papar Erick.

"Akhirnya ke depan kita tertinggal dengan bangsa-bangsa lain. Apalagi kemarin ada pengumuman katanya IQ nya rendah. Waduh pusing kita," pungkasnya.
Bakal Naik Harga

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menyatakan, kebijakan pemerintah dalam membatasi pembelian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Agustus nanti, menandakan bahwa sinyal harga minyak akan mengalami kenaikan.

"Ya kan artinya pemerintah enggak mampu lagi menahan subsidi tidak dinaikkan. Ini naik terus (harga minyak mentah)," kata Faisal Basri.
"Pemerintah enggak sanggup lagi. Artinya sinyal kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga BBM yang selama ini di subsidi yaitu Pertalite dan Solar," imbuh dia.

Menurut Faisal, langkah pembatasan pembelian BBM ini juga menandakan bahwa dana kompensasi pemerintah sudah meluap atau bahkan tidak sanggup membayar ke PT Pertamina.

Bahkan dia juga menyebut pemerintah hampir tidak sanggup membayar dana kompensasi subsidi energi dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Pernah dana kompensasi itu baru dibayar 2 tahun. Sampai PLN pernah hampir gagal bayar. Subsidi energi ya. Kan subsidi energi dan subsidi BBM. Belum lagi. Yang dahsyat itu yang hampir 100 triliun sendiri apa? LPG itu," jelasnya

Baca juga: Luhut Bakal Batasi Pembelian BBM Subsidi Mulai 17 Agustus 2024, Pertamina Masih Tunggu Kebijakan

Baca juga: Pengakuan Liga Akbar Soal Pesan BBM Ucil Sebelum Bunuh Vina, Ternyata Diperlihatkan Eky Ngajak Ribut

17 Agustus

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengisyaratkan pemerintah akan mulai pengetatan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.0
Luhut menyampaikan, pembatasan dilakukan agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran. Sehingga, lanjut dia, pemerintah bisa melakukan penghematan