Ratusan Buruh Demo di Kantor DPRD Sumsel, Tolak Tapera dan Omnibus Law Cipta Kerja

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Ratusan buruh yang tergabung dalam DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) beserta Pengurus PD Federasi Serikat Pekerja Anggota SPSI Se-Sumsel, melakukan aksi demo di kantor DPRD Sumsel, Kamis (27/6/2024). 

Dalam aksinya para buruh menolak program iuran Tapera dan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. 

Ketua KSPSI Sumsel Zainal Arifin Hulap menyampaikan Aspirasi dari Seluruh Anggota SPSI Se-Provinsi Sumsel secara damai di Kantor DPRD. 

Mereka menyampaikan kepada pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan terkait hal-hal sebagai berikut. 

"Pertama menolak dan mencabut PP No. 21 Tahun 2024 Tentang TAPERA. Kedua, menolak dan mencabut UU No. 06 Tahun 2023 tentang cipta kerja. Menolak upah murah dan outsourcing," katanya. 

Baca juga: Polres Ogan Ilir Gelar Baksos, Penanaman Pohon dan Pemberian Beasiswa Pendidikan

Kemudian, meminta gubernur Sumatera Selatan untuk menyampaikan aspirasi ini ke DPR RI dan pemerintah pusat.

Mengingat kebijakan aturan TAPERA dan UU Omnibus Law Pekerja/Buruh sangat dirugikan, dan hak-hak buruh dirampas. 

"Kami meminta kepada Pemerintah Pusat dan DPR-RI untuk mencabut PP No, 21 tahun 2024 Tentang Tapera dan mencabut UU No. 06 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja/ Omnibus Law, " ucapnya. 

Ketua komisi V DPRD Sumsel Susanto Adjiz didampingi Syaiful Padli menjelaskan, jika mereka mendukung upaya buruh di Sumsel. 

"Kami akan kawal ke DPR RI, banyak PR yang akan kita selesaikan, dan jelas DPRD Sumsel mendukung upaya buruh yang tergabung dalam KSPSI," tandasnya.

Sedangkan kepala Disnakertrans Sumsel, Deliar Marzuki, mengatakan Disnaker akan menyiapkan 1 unit bus untuk KSPSI untuk berangkat ke Jakarta. 

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel