Selain Saka Tatal, Kuasa Hukum Pegi Bakal Laporkan Iptu Rudiana, Dinilai Mengarang Cerita Kasus Vina

Sugeng mengungkapkan ada dua sanksi yang pasti diterima oleh Iptu Rudiana yaitu sanksi etik dan pidana.

"Sekiranya benar bahwa Propam Mabes Polri menetapkan Iptu Rudiana melakukan rekayasa kasus, maka dia tentu akan mengalami dua proses (hukum) yaitu satu, proses kode etik pelanggaran disiplin dan kedua, proses pidana," katanya kepada Tribunnews.com.

Lalu, terkait apakah tujuh terpidana akan otomatis bebas jika Iptu Rudiana terbukti melakukan obstruction of justice dan rekayasa kasus, Sugeng mengatakan hal tersebut tidak mungkin terjadi.

Sugeng mengatakan para terpidana tersebut masih perlu menunggu pengumuman resmi terkait sanksi kode etik dan putusan pidana yang dijatuhkan kepada Iptu Rudiana.

Seperti diketahui, sebenarnya ada delapan terpidana yang sudah diputuskan bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Cirebon terkait kasus Vina ini yaitu Aditya Wardana (21), Eko Ramadhani (27), Hadi Saputra (23), Jaya (23), Eka Sandi (24), Sudirman (21), dan Supriyanto (20) yang divonis penjara seumur hidup.

Lalu, ada terpidana lainnya yaitu Saka Tatal yang divonis delapan tahun penjara lantaran saat itu masih anak di bawah umur, tetapi saat ini, dia sudah dinyatakan bebas.

"Secara langsung tidak, tetapi mereka (terpidana) harus menunggu proses kode etik Iptu Rudiana untuk diputus melakukan pelanggaran kode etik dan putusan pidana pelanggaran pasal obstruction of justice," kata Sugeng.

Adapun, kata Sugeng, putusan berupa sanksi etik dan vonis pidana terhadap Iptu Rudiana bisa dijadikan novum atau bukti baru guna para pengacara terpidana melakukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

"Kalau sudah diputus pidana, maka perkara putusan pidana ini (kasus Vina) bisa menjadi novum yang cukup kuat bagi tujuh tersangka yang sudah divonis hukuman pidana dan telah menjadi terpidana," jelasnya.

Lebih lanjut, ketika ditanya terkait sanksi etik dan pidana seperti apa yang akan diterima Iptu Rudiana jika terbukti merekayasa kasus Vina, Sugeng enggan untuk berandai-andai.

Dia mengatakan agar publik menunggu keputusan dari Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dan pengadilan.

"Itu kewenangan Komisi Kode Etik Polri dan pengadilan," pungkasnya.

Adapun, kata Sugeng, putusan berupa sanksi etik dan vonis pidana terhadap Iptu Rudiana bisa dijadikan novum atau bukti baru guna para pengacara terpidana melakukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

"Kalau sudah diputus pidana, maka perkara putusan pidana ini (kasus Vina) bisa menjadi novum yang cukup kuat bagi tujuh tersangka yang sudah divonis hukuman pidana dan telah menjadi terpidana," jelasnya.

Lebih lanjut, ketika ditanya terkait sanksi etik dan pidana seperti apa yang akan diterima Iptu Rudiana jika terbukti merekayasa kasus Vina, Sugeng enggan untuk berandai-andai.