Presiden Jokowi ke Sumsel

Presiden Jokowi Perintahkan PUPR Turun Melihat 18 Jembatan yang Hancur Akibat Banjir di Muratara

Presiden Jokowi menegaskan bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nantinya akan turun ke Muratara sebagai respons dari pemerintah.

Penulis: Rahmat Aizullah | Editor: Slamet Teguh
Tribunsumsel.com/ Rahmat Aizullah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat diwawancarai setelah meninjau RSUD Rupit, Kabupaten Muratara, Kamis (30/5/2024). 

Laporan Wartawan TribunSumsel.com, Rahmat Aizullah 

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon soal 18 jembatan hancur diterjang banjir di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). 

Presiden Jokowi menegaskan bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nantinya akan turun ke Muratara sebagai respons dari pemerintah pusat. 

"Nanti Menteri PU turun, nanti ada reaksi cepat dari kementerian," kata Jokowi setelah meninjau RSUD Rupit, Muratara, Kamis (30/5/2024).

Seperti diketahui, Kabupaten Muratara baru saja dilanda banjir besar bahkan sudah dua kali dalam tahun ini pada Januari dan April. 

Dari dua peristiwa tersebut ada 18 jembatan hancur, dan ratusan rumah warga rusak hingga hilang disapu terjangan banjir bandang.

Ke-18 jembatan itu hampir seluruhnya adalah jembatan gantung, satu di antaranya beton besar di Desa Sukamenang, Kecamatan Karang Jaya. 

Selain itu, ada sebanyak 225 rumah warga yang mengalami kerusakan mulai dari rusak ringan, sedang, berat, hingga hancur atau hanyut.

Baca juga: Jokowi Tegur Dirut PLN, Minta Perbaiki Layanan Listrik di Muratara, Beri Pujian ke RSUD Rupit

Baca juga: Meski Kecewa Presiden Jokowi Batal ke Lahat, Warga Bersyukur Jalan Jadi Mulus, Pohon Rimbun Ditebang

Sebelumnya, Bupati Muratara Devi Suhartoni mengatakan putusnya 18 jembatan akibat banjir tersebut memang menyusahkan dan menambah biaya hidup masyarakat. 

Kata dia, pemerintah daerah sedang melakukan berbagai upaya untuk menolong agar masyarakat tidak terbebani, namun harus sabar karena keuangan negara digunakan sesuai aturan.

Devi menyebut, sistem keuangan daerah ada dua kali penganggaran dalam setahun yaitu anggaran induk dan perubahan.

"Jangan sampai niat baik kita untuk rakyat tapi salah penerapan maka akan menjadi masalah. Karena sistem keuangan negara ini ada aturannya," kata dia. 

Devi menambahkan, sebenarnya dari pemerintah pusat ada banyak bantuan jembatan bongkar pasang tetapi panjangnya hanya 50 meter. 

"Sementara sungai di daerah kita ini paling dekat bentangannya 80 meter," katanya. 

Selain itu, lanjut Devi, di Indonesia daerah yang dilanda bencana banjir yang memutuskan jembatan tidak hanya terjadi di Kabupaten Muratara saja.

"Tahun ini banyak juga daerah lain yang kena bencana banjir dan jembatannya putus, semuanya tentu juga dipikirkan oleh pemerintah pusat," ujarnya. 

Jadi kami berharap masyarakat dapat bersabar, pemerintah terus berusaha mengatasi permasalahan ini," tambah Devi.

 

 

 

 

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved