Warga di Prabumulih Protes Sejumlah Rumah Ketua RT/RW Dipasang Baleho Calon Kepala Daerah

Laporan wartawan Tribun Sumsel, Edison Bastari 

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) semestinya menjaga netralitas di lingkungan sekitar, namun di Prabumulih justru rumah sejumlah RT RW dipasang gambar-gambar atribut bakal calon kepala daerah.

Pantauan Tribunsumsel.com, di sejumlah rumah ketua RT dan RW khususnya yang bersebelahan dengan pos kamling justru dipasang baleho dan atribut bakal calon walikota Prabumulih.

Hal tersebut dikeluhkan banyak warga yang mengaku resah atas ulah ketua RT dan RW yang mulai menunjukkan tidak netral menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) November 2024.

Tidak hanya itu, meski saat ini tahapan pemilu masih di pemenuhan syarat calon perorangan namun sejumlah RT dan RW di Prabumulih sudah mulai merangkul warga untuk mengarah ke salah satu bakal calon walikota.

"Masak di rumah RW dipasang gambar bakal calon walikota, meski belum ditetapkan calon walikota tapi kami warga resah. Masa rumah Ketua RW dipasang gambar bakal calon, tidak netral," ungkap Ari, satu diantara warga Gunung Ibul ketika diwawancarai, Minggu (19/5/2024).

Baca juga: drg Asti Siap Jadi Wakil Ratu Dewa di Pilkada Palembang

Hal yang sama disampaikan Ahmad yang mengaku sejumlah RT dan RW bebas memasang atribut bakal calon dengan alasan masih belum pasti jadi calon.

"Alasan mereka cari duit karena masih jauh tahapan pemilu, ditetapkan jadi calon saja belum. Makanya mereka cuek pasang atribut bakal calon walikota," ungkap Ahmad.

Menanggapi itu, Asisten II Pemerintah kota Prabumulih Drs H Muhammad Ali MSi mengungkapkan pemerintah itu tidak hanya di level atas namun juga hingga bawah dalam hal ini ketua RT dan RW.

"Kami mendapat perintah dan arahan dari Penjabat (PJ) Walikota Prabumulih untuk menjaga netralitas termasuk RT RW yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga kami harapkan juga mereka menjaga kenetralitasan mereka," ungkapnya.

Muhammad Ali mengaku netralitas tersebut tetap harus dijaga walapun nantinya saat ditetapkan ada calon walikota maupun wakil walikota yang merupakan keluarga dari ketua RT dan RW. 

"Tentunya ini akan dievaluasi dan dipantau oleh pimpinan PJ walikota, jika kedapatan maka jabatan mereka milik rakyat sehingga harus siap melepasnya, harus mundur karena meski mereka ada hak pilih tapi karena bagian dari pemerintah jadi harus netral," katanya. 

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel