Bocoran Latihan Soal Tes PPK dan PPS Pilkada 2024 PDF Lengkap Kunci Jawabannya

TRIBUNSUMSEL.COM - Berikut ini adalah bocoran soal-soal tes tertulis  PPS Pilkada 2024, lengkap sajian link download pdf

Pendaftaran seleksi Petugas Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sudah dibuka pada 2 Mei - 6 Mei 2024.

Pada tahap seleksi PPS Pilkada 2024, para peserta akan melakukan proses seleksi administrasi dan kemudian ada tes.

Bagi Anda yang ingin mempersiapkan diri untuk lolos sebagai anggota PPS Pilkada 2024 baiknya untuk mempelajari materi dan soal yang tersaji pada artikel ini.

Contoh soal tes tertulis atau CAT PPS Pilkada 2024 lengkap dengan kunci jawaban bisa Anda download lewat link aman berikut:

- LINK 1 >>>  Contoh soal PPS Pilkada 2024

- LINK 2 >>>  Contoh soal PPS Pilkada 2024

Pilihan Ganda

1. Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh....
A. KPPS
B. PPS
C. PPK
D. KPU Kabupaten
E. KPU Prov

2. DP4 digunakan untuk....
A. Bahan Coklit PPDP
B. Bahan Pertimbangan Penyusunan Daftar Pemilih
C. Bahan Penyusunan Daftar Pemilih
D. Bahan Penetapan Daftar Pemilih
E. Benar semua

3. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye
A. KPK
B. BPK
C. BPKP
D. PPATK
E. Kantor Akuntan Publik

4. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem...
A. Distrik berwakil banyak
B. Proporsional terbuka
C. First past the post
D. Suara terbanyak
E. Proporsional

5. Apabila sebuah parpol pengusung calon pasangan dalam Pemilu Kepala Daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon di mana dokumen pencalonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka?
A. Pada saat pendaftaran langsung ditolak
B. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan calon pasangan baru
C. Pada saat pendaftaran diterima, lalu angkatan di DPP
D. Tergantung rapat pleno KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota
E. Pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan

6. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh :
A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
C. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
D. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
E. KPU, Bawaslu, dan DKPP

7. Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh….
A. UU No. 22 Tahun 2007
B. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
C. PP 6 Tahun 2005
D. UU No. 32 Tahun 2004
E. UU No. 21 Tahun 2007