Reaksi INACA Soal Pengurangan Jumlah Bandara Internasional Indonesia Jadi 17,Tingkatkan Konektivitas

TRIBUNSUMSEL.COM -- Terjadinya pengurangan jumlah bandara berstatus internasional di Indonesia turut ditanggapi oleh Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA).

Adapun pihak INACA berpendapat hal tersebut justru mampu meningkatkan konektivitas transportasi udara nasional.

Hal tersebut disampaikan langsung Ketua Umum Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) Denon Prawiraatmadja melansir dari Tribunnews.com, Minggu (28/4/2024).

Dirinya mengatakan jika banyaknya bandara internasional di Indonesia justru membuat pola penerbangan point to point.

Namun, ketika ada pengurangan jumlah, maka pola penerbangan akan kembali kepada pola hub and spoke. Artinya akan terjadi peningkatan konektivitas transportasi udara dan terjadi pemerataan pembangunan nasional.

"Dengan pola hub and spoke, bandara di kota kecil akan hidup dan menjadi penyangga (spoke) bagi bandara di kota yang lebih besar (sub hub). Dari bandara sub hub itu akan menjadi penyangga bandara hub yang kemudian menghubungkan penerbangan ke luar negeri sebagai bandara internasional," kata Denon dalam keterangannya, Minggu (28/4/2024).

"Dengan demikian semua bandara dapat hidup, konektivitas penerbangan terbangun dan terjadi pemerataan pembangunan," sambungnya.

Selain itu, Denon menilai bahwa nantinya bisnis penerbangan nasional juga akan lebih meningkat dan lebih efektif serta efisien. Sehingga dia berharap dapat meningkatkan pelayanan terhadap penumpang.

Hal tersebut justru berbanding terbalik jika banyak bandara yang bersifat internasional. Pasalnya, lebih banyak terjadi penerbangan internasional daripada penerbangan domestik sehingga konektivitas nasional tidak terbangun.

"Penerbangan poin to poin internasional selama ini juga lebih menguntungkan maskapai luar negeri di mana mereka sebenarnya juga menggunakan pola hub and spoke di negaranya dan hanya mengambil penumpang di Indonesia sebagai pasar tapi tidak menimbulkan konektivitas nasional," tutur dia.

Di sisi lain, Denon menilai dengan banyaknya bandara internasional justru akan rawan baik dari sisi ketahanan dan keamanan. Sebab hal tersebut justru membuka banyak pintu masuk ke Indonesia, di mana semua pintu tersebut harus dijaga.

Adapun ketidakefektifan juga diprediksi akan terjadi jika penerbangan internasional di bandara tersebut sangat sedikit. Hal tersebut mengharuskan adanya sarana dan personil CIQ (Custom, Immigration and Quarantine), komite FAL serta hal-hal lain yang menjadi persyaratan bandara internasional.

"Penataan jumlah bandara internasional oleh pemerintah juga sudah adil karena bandara yang status penggunaannya domestik pada prinsipnya tetap dapat melayani penerbangan luar negeri untuk kepentingan tertentu secara temporer (sementara), seperti untuk Kenegaraan, kegiatan atau acara yang bersifat internasional, embarkasi dan Debarkasi haji," ucap dia.

"Menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, seperti industri pariwisata dan perdagangan dan Penanganan bencana," imbuhnya menegaskan.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan 17 bandar udara di Indonesia yang berstatus sebagai bandara internasional. Jumlah tersebut berkurang 17 dari semula 34 bandara.

Penetapan 17 bandara ini sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 31/2024 (KM 31/2024) tentang Penetapan Bandar Udara Internasional pada tanggal 2 April 2024 lalu.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, tujuan penetapan ini secara umum adalah untuk dapat mendorong sektor penerbangan nasional yang sempat terpuruk saat pandemi Covid 19.

Keputusan ini juga telah dibahas bersama Kementerian dan Lembaga terkait di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

"KM 31/2004 ini dikeluarkan dengan tujuan untuk melindungi penerbangan internasional pasca pandemi dengan menjadikan bandara sebagai hub (pengumpan) internasional di negara sendiri," kata Adita dalam keterangannya dikutip Minggu (28/4/2024).

"Selama ini sebagian besar bandara internasional hanya melayani penerbangan internasional ke beberapa negara tertentu saja dan bukan merupakan penerbangan jarak jauh, sehingga hub internasional justru dinikmati oleh negara lain," imbuhnya

Bandara Sultan Mahmud Badaruddin Jadi Domestik

Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang resmi beralih status dari bandara internasional menjadi bandara domestik.

Hal tersebut terjadi semenjak dikeluarkannya keputusan Menteri Perhubungan RI nomor 31 tahun 2024 tentang penetapan bandara internasional yang dikeluarkan 2 April lalu.

Dalam keputusan itu tidak ada lagi nama bandara SMB II sebagai bandara internasional dan ada 17 bandara di tanah air yang menjadi bandara internasional.

Di Sumatera hanya ada lima bandara yang masuk dalam kategori bandara internasional yakni bandara Sultan Iskandar Muda Aceh, Kualanamu Medan, Minangkabau Padang, Sultan Syarif Kasim Pekanbaru dan Hang Nadim Batam.

Executive General Manager Bandara SMB II Palembang, R Iwan Winaya Mahdar mengatakan perubahan status bandara itu kewenangan sepenuhnya regulator atau Kementrian dan dirinya mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut.

"Kalau penerbangan internasional dibuka kembali kita siap melaksanakannya karena sudah pernah melaksanakan sebelumnya dan fasilitas bandara dan SDM juga siap, namun jika kata pemerintah hanya penerbangan domestik saja ya akan kita laksanakan," ujar Iwan, Kamis (25/4/2024).

Dia hanya menjelaskan bahwa meski status bandara SMB II bukan lagi bandara internasional tapi tetap bisa dioperasikan untuk melakukan penerbangan internasional seperti haji dan umrah sehingga fasilitas penerbangan internasional itu tetap masih bisa difungsikan.

"Haji dan Umroh masih bisa terbang, bandara domestik dapat digunakan penerbangan internasional sesuai pasal 41 PM.40/2023," ujar Iwan, Kamis (25/4/2024).

(*)