Menakar Banjir pada Calon Walikota Palembang, Akankah Ada Solusi ?

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, di saat musim penghujan mulai mengguyuri Palembang dampak ikutannya pun terjadi yakni banjir perkotaan.

Saat hujan terasa begitu deras dan lebih dari 1 jam, genangan air pun tercipta di mana-mana.

Tidak sebatas genangan kecil, bentuknya lebih pada air yang meluap, kelebihan kapasitas, kira-kira begitu.

Di tempat yang sedari dulu sudah langganan banjir, pasti sudah bagai kolam.

Seolah-olah penyakit menular, ternyata luapan air menyasar pula ke lokasi yang tahun-tahun sebelumnya kering.

Alhasil, luasan terdampak banjir di Palembang semakin menyebar.

Mungkin benar prediksi banyak pihak bahwa sekitar 20-30 tahun lagi Palembang akan jadi Venesia dari Timur dalam arti yang sebenarnya, tenggelam dan yang ada danau (Wijaya, 2020).

Mengapa banjir terus meluas? Hukum ekologi dari Barry Commoner memberi jawaban sederhana.

“Segala sesuatu di alam akan terhubung dengan yang lainnya. Semua di alam akan pergi ke suatu tempat” (Foster, 2012). Itu hukum alam, sulit untuk membantahnya.

Baca juga: Saluran Air Diperkecil Hingga Buang Sampah Sembarangan Disebut Jadi Penyebab Banjir di Palembang

Maka bisa dilihat bagaimana sebetulnya potret perlakuan lingkungan di Palembang dalam beberapa dasawarsa terakhir, sehingga banjir menjadi identitas.

Pertama, pembangunan fisik terus digenjot dengan berbagai alasan.

Gedung perkantoran terus diperluas, rumah-rumah toko (ruko) semakin panjang berjejer di berbagai sisi jalan, komplek-komplek perumahan baik komersial maupun subsidi terus mengembangkan diri.

Sekian luas areal yang sebelumnya menjadi daerah resapan air, ditimbun dan berganti dengan ragam bangunan diatasnya.

Air tak akan bisa ditahan, sudah hukumnya ia akan terus mengalir dan mencari tempat yang rendah bisa digenangi.

Kedua, ratusan anak-anak Sungai Musi kini sudah beralih fungsi.

Ada yang beralih fungsi secara total menjadi daratan karena ditimbun.

Data menunjukkan ada sekitar 221 anak Sungai Musi yang sudah tak terlihat lagi (Wijaya, 2020).

Ada juga anak sungai tersebut beralih fungsi menjadi tempat sampah, semak-semak, dan bahkan dipersempit dengan pendirian bangunan.

Aliran yang sebelumnya lancar kini tersendat dan masa musim hujan jadi penyakit tersendiri.

Memang di beberapa tempat sudah ada program normalisasi sungai, seperti Sekanak Lambidaro dan Sekip Bendung, tetapi hujan tidak hanya turun daerah itu. Sungai di Palembang juga bukan hanya itu saja.

Ketiga, munculnya kawasan pemukiman baru yang cenderung abai atau bahkan tak memiliki aturan tata ruang yang jelas.

Sebagai contoh, perhatikan pembangunan jalan raya dan pemukiman di daerah Talang Jambe atau sebagian daerah Talang Kelapa-Tanjung Barangan, yang semuanya hampir tak memiliki fasilitas gorong-gorong atau got.

Pendirian bangunan terus berjalan, pengecoran jalan pun tetap berlanjut, tapi saluran air tak disiapkan.

Saat musim hujan, airpun menumpuk di sisi jalan dan halaman rumah.

Pemerintah pantas diberikan tudingan karena pembangunan jalan dan gorong-gorong adalah tugasnya pemerintah.

Keempat, tingginya intensitas bangunan fisik berbanding terbalik dengan pengetahuan tata kelola air.

Disebabkan Palembang memang daerah dataran rendah, di mana meresapnya air ke tanah tidak bisa berlangsung cepat, maka sejatinya harus diperhitungkan secara matang lokasi pendirian bangunan yang tidak akan berefek pada tumpukan air.

Di daerah cekungan semestinya tidak didirikan bangunan. Kalaupun mesti didirikan, harus ada rekayasa aliran air yang betul-betul detil.

IMB adalah perangkat pengontrol ini dan itu lagi-lagi wewenangnya pemerintah.

Kelima, apakah Palembang sudah memiliki grand design tata kelola air yang bisa memprediksi kondisi 50 tahun ke depan? Kalau ada, pasti antisipasi sudah terlihat.

Namun karena sampai sekarang tak terlihat upaya preventif, berarti Palembang tak punya grand design itu.

Sungguh ini jadi warisan mengerikan bagi penerus Palembang ke depannya.

Patut diingat, tingginya luapan air yang disebabkan oleh derasnya curah hujan, kondisi air pasang, serta kondisi Sungai Musi sendiri yang sudah over capacity dalam menampung air dari hulu, adalah penyebab dominan. Semua ini harus diantisipasi.

Secara alamiah Palembang adalah kota penampung air dari sekian banyak sungai di hulu yang semuanya bermuara ke Sungai Musi.

Apabila air di hulu sudah membludak, maka yang di hilir (Palembang) akan kewalahan menampungnya.

Tentu saja pemerintah daerah di bagian hulu bisa dipersalahkan dimana kerusakan alam di hulu membuat Palembang kelebu.

Bisa saja, tapi itu sudah rumahnya orang lain, dan Gubernur lah yang berkuasa mengkoordinasikannya.

Sekedar menyalahkan tak akan menyelesaikan masalah. Andai kata pihak tetangga tersebut tak menggubris, Pemkot Palembang juga tak bisa apa-apa.

Disinilah perlunya grand design, sebuah skema besar dan komprehensif yang sudah membuat sebuah antisipasi yang tepat.

Andai 20 tahun lagi sodoran air itu sudah sangat luar biasa, bahkan sampai setinggi Jembatan Ampera, apa antisipasi yang bisa dilakukan?

Memperbanyak dan memperluas daerah sebaran air sejak dari awal masuk ke Palembang sampai dengan ke hilir, bisa jadi alternatif.

Atau bisa juga “membereskan” semua daerah aliran air yang tersumbat atau sengaja disumbat sejak dari sekarang, juga dapat jadi pilihan.

Atau mungkin ada solusi lain, misalnya memindahkan Ibukota Sumatera Selatan seperti IKN.

Tetapi semua itu harus tertuang dalam sebuah kebijakan komprehensif yang menjadi blue print penataan air di Palembang.

Munculnya rencana besar ini, hanya bisa dilakukan jika pelaku kebijakan sendiri memang memiliki kemampuan pemaknaan mendalam tentang realitas lingkungan hidup di Palembang.

Kemampuan komunikasi lingkungan, yaitu mampu memaknai kondisi alam yang ada, mengimplementasikannya dalam kebijakan, dan menjamin terlaksana di tataran praktis.

Tidak hanya sebatas retorika, tapi nyata dalam implementasi. Makna Palembang sebagai kota air harus betul-betul tertanam, alih-alih Palembang sebagai kota industri di daratan.

Melihat semua potret pembangunan yang terkait lingkungan alam Palembang di atas, wajar jika lambat laun, dari tahun ke tahun, area terdampak banjir makin meluas.

Siapa yang bisa membereskan itu, ya Pemerintah Kota karena memang tugasnya selaku pemegang kebijakan ada di wilayah itu.

Itulah gunanya pemerintah, dipilih dan dikontrak politik oleh rakyat melalui pemilukada untuk mengatasi masalah masyarakat. 

Sekarang ini, mumpung masih dalam proses akan memilih pemimpin kota untuk 5 tahun ke depan, cermatilah sosok-sosok calon pemimpin tersebut.

Di berbagai media sudah ada yang digadang-gadang berpotensi maju dalam pencalonan nanti.

Ada sosok petahana Fitrianti Agustinda dan Ratu Dewa selaku Pj Walikota saat ini. Selain itu ada pula nama Akbar Alfaro, Prima Salam, Yudha Mahyudin, Basyarudin Ahmad, H Nasrun Umar, Syaiful Fadli, dan Charma Afrianto.

Semua sudah disebut-sebut dan bahkan sudah mulai “pemanasan” menyodorkan diri di berbagai baliho.

Fitrianti Agustinda sudah berpengalaman mendampingi Harnojoyo saat jadi Walikota sebelumnya.

Selama itu pula, harus jujur diakui, masalah banjir ini belum menunjukkan kuantitas penurunan.

Begitu juga Ratu Dewa yang berpengalaman sebagai Sekda Kota, juga belum terlihat kapasitasnya mengantisipasi soal krusial ini.

Mungkin saja jadi alasan karena saat itu mereka belum sebagai pemegang kebijakan tertinggi, jadi kiprahnya belum terlihat. Bisa jadi.

Tapi bisa saja ini dijadikan alasan untuk mencari sosok yang “baru”, yang betul-betul belum masuk dalam ranah birokrasi dan rekam jejaknya memang sudah punya wawasan luas dalam melihat topografi alam.

Persoalannya adalah, apakah di antara sosok-sosok tersebut ada yang punya visi misi, wawasan jelas, serta terukur dalam menyelesaikan soal banjir di Palembang ini? Mari kita nilai bersama dan kalau perlu buat kontrak politik, “Siap Mundur Jika Palembang Tetap Banjir dalam 5 Tahun ke Depan”. Kita tunggu. (Dr. Yenrizal, M.Si. Dosen Komunikasi Lingkungan FISIP UIN Raden Fatah). 

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel