Berita Muratara
Minta Pemungutan Suara Ulang di 17 TPS Embacang Raya, Golkar Muratara Ajukan Gugatan ke MK
Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golongan Karya Kabupaten Musi Rawas Utara (DPD II Golkar Muratara) mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Penulis: Rahmat Aizullah | Editor: Slamet Teguh
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSumsel.com, Rahmat Aizullah
TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golongan Karya Kabupaten Musi Rawas Utara (DPD II Golkar Muratara) mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Muratara, Hasran Akwa mengatakan gugatan yang diajukan yakni dugaan penggelembungan suara di 17 TPS di Embacang Raya.
Embacang Raya yang dimaksud meliputi tiga desa, yakni Desa Embacang Lama, Embacang Baru, dan Embacang Baru Ilir.
"Pendaftaran gugatan kami ke MK sudah diterima hari Minggu tanggal 24 Maret 2024," kata Hasran Akwa dikonfirmasi TribunSumsel.com, Kamis (28/3/2024).
Selain gugat ke MK, DPD II Partai Golkar Muratara juga melaporkan PPK dan Panwascam Karang Jaya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Persoalan yang diajukan gugatan yang pertama hitung ulang 17 TPS dilakukan di ruang tertutup. Yang kedua proses jeda waktu dari rekomendasi ke pelaksanaan hitung ulang cukup pajang,” jelasnya.
Baca juga: Dua Hari Dilaporkan Menghilang, Syahri Ditemukan Hanyut Hingga Berjarak 6 Desa di Muratara
Baca juga: Ada Sengketa Hasil Pemilu Dapil 1 Muratara, Diduga 2 Caleg NasDem Berselisih Perebutkan Kursi Dewan
Menurut Hasran, rekomendasi dari Pengawas Pemilu untuk hitung ulang di 17 TPS Embacang Raya tersebut keluar pada tanggal 18 Februari 2024.
Namun baru dilaksanakan hitung ulang pada tanggal 27 Februari 2024.
Sebanyak 17 TPS tersebut dengan rincian Desa Embacang Lama 4 TPS, Embacang Baru 7 TPS, dan Embacang Baru Ilir 6 TPS.
"Bayangkan jeda waktunya begitu lama, indikasinya surat suara yang dihitung ulang tidak steril lagi, karena banyak coblosan yang bukan standar yang disediakan oleh KPU," ujar Hasran.
"Kemudian yang melaksanakan hitung ulang salah satunya bukan penyelenggara pemilu tapi tim sukses salah satu parpol," tambahnya.
Hasran menduga ada indikasi penggelembungan suara menguntungkan ke partai tertentu yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif (TSM).
Dalam gugatan tersebut, DPD II Golkar Muratara meminta agar dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU).
DPD II Golkar Muratara juga minta dilakukan hitung ulang tapi tanpa intervensi dari pihak manapun agar betul-betul pihak penyelenggara yang melaksanakannya.
"Tidak hanya MK saja. Kami juga lapor ke DKPP seluruh penyelenggara PPK dan Panwascam. PPK ini atas perintah siapa nanti akan terungkap pada saat sidang DKPP,” katanya.
Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News
Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com
| Sedang Beli Rokok, Petani di Muratara Dibacok Tetangganya Sendiri, Pelaku Langsung Kabur |
|
|---|
| Mobil Ambulans Partai NasDem Kecelakaan dengan Motor Pelajar di Muratara, Terbalik dan Ringsek |
|
|---|
| Tak Kuat Menajak, Truk Mundur Karena Rem Blong, Tabrak Pemotor di Muratara, 2 Orang Luka Serius |
|
|---|
| Selidiki Tambang Emas Ilegal di Muratara, Polisi Temukan Alat Penambang yang Ditinggalkan |
|
|---|
| Saat Warga Tertidur Lelap, 1 Rumah di Muratara di Hangus Terbakar, Kerugian Ratusan Juta |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.