Ayah Atta Halilintar Gugat Ponpes Beraset Rp26 M, Ini Penjelasan Kuasa Hukum dan Pihak Yayasan

TRIBUNSUMSEL.COM - Halilintar Anofial Asmid, ayah Atta Halilintar diduga terlibat dalam sengketa  aset pondok pesantren (ponpes) di Pekanbaru, Riau.

Ayah Youtuber Atta Halilintar berposisi sebagai penggugat untuk mendapatkan haknya selaku pemilik lahan yang disengketakan tersebut.

Adapun gugatan tersebut sebesar Rp26 miliar dan kini sudah disidangkan beberapa waktu lalu di Pekanbaru.

Kuasa hukum Ponpes, Dedek Gunawan menjelaskan kronologi versi kliennya.

Kasus ini berawal dari tanah yang dibeli secara kolektif oleh anggota yayasan.

Namun, Halilintar Anofial Asmid disebut mengambil alih tanah tersebut menjadi atas namanya sendiri.

"Tanah itu dibeli kolektif oleh anggota yayasan, beliau mengambil alih tanah itu menjadi atas nama beliau," kata Dedek saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (10/3/2024), dikutip dari Tribunnews.com

Halilintar Anofial Asmid dijelaskan awalnya dipercaya untuk menjadi pemimpin Ponpes tersebut, hingga akhirnya tanah tersebut di balik nama oleh ayah Halilintar itu.

"Kebetulan beliau pada saat itu dipercaya untuk menjadi pimpinan sehingga tanah tersebut dibalik nama atas nama beliau," jelasnya.

Baca juga: Heboh Atta Halilintar Beri Ameena Hadiah Mobil Mewah di Ultah ke 2, Alasannya Kini Jadi Sorotan

Kendati begitu, pihak ponpes menegaskan bahwa tanah itu milik yayasan bukan milik Halilintar Anofial Asmid .

"Jadi ditegaskan bahwa tanah itu milik yayasan bukan seperti apa yang penggugat sebutkan," lanjutnya.

Lebih lanjut, dijelaskan Halilintar Anofial akhirnya dikeluarkan oleh pengurus yayasan lantaran dinilai sudah tidak layak untuk memimpin Ponpes tersebut.

Ayah Atta Halilintar dikeluarkan sejak 2004 silam.

"Tahun 2004 dia dikeluarkan dari yayasan, Iya dikeluarkan, menurut informasi sudah tidak cakap lagi untuk memimpin," ungkap Dedek.

Baca juga: Potret Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Nyoblos ke TPS, Ajak Ameena Masukan Surat Suara ke Kotak

Kendati demikian, kini pihak yayasan merasa dirugikan lantaran sulit untuk mendapatkan perizinan.