Sosok 3 Tokoh Pakar Hukum Jadi Pemeran Film Dirty Vote Ceritakan Soal Kecurangan Pemilu 2024

Selain itu, ia juga tergabung sebagai wartawan mahasiswa dan kemudian Dewan Redaksi Buletin Gema Justisia Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Ia pernah menjabat Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik (UKM PHP) Universitas Andalas sejak 2003 hingga 2004.

Bivitri Susanti

Berdasarkan laman resmi Jentera, Bivitri Susanti merupakan akademisi dan pakar hukum tata negara serta salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

Bersama PSHK, perempuan kelahiran 5 Oktober 1974 ini menghasilkan berbagai penelitian dan produk, seperti penelitian tentang Bikameral, perpustakaan Daniel S. Lev, pelatihan perancangan peraturan perundang-undangan, dan juga parlemen.net.

Bivitri dan rekan-rekannya di PSHK mendirikan sekolah hukum bernama Jentera.

Bivitri tercatat pernah menjadi menjadi research fellow di Harvard Kennedy School of Government pada 2013-2014, visiting fellow di Australian National University School of Regulation and Global Governance pada 2016, dan visiting professor di University of Tokyo, Jepang pada 2018.

Baca juga: Arti Dirty Vote? Judul Film Dokumenter Viral di Medsos, Ini Link Nonton dan Sinopsis Lengkapnya

Bivitri adalah penerima Anugerah Konstitusi M. Yamin dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas.

Selain itu, penghargaan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) sebagai Pemikir Muda Hukum Tata Negara pada 2018.

Secara akademik dia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1999.

Bivitri kemudian melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Master of Laws di Universitas Warwick, Inggris, pada 2002, dengan predikat “with distinction”, dengan beasiswa The British Chevening Award.

Kemudian ia melanjutkan studi ke jenjang doktoral di University of Washington School of Law, Amerika Serikat, yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian.

Bivitri dikenal aktif dalam kegiatan pembaruan hukum melalui perumusan konsep dan langkah-langkah konkrit pembaruan, serta dalam mempengaruhi langsung penentu kebijakan.

Zainal Arifin Mochtar

Zainal merupakan dosen, sekaligus pakar Hukum Tata Negara Indonesia serta aktivis yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kini, ia menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) FH UGM.