6.128 Hektare Lahan Gambut di Sumsel Bakal Direstorasi Tahun 2024, Tersebar di 7 Kabupaten

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Badan Restorasi Gambut menargetkan restorasi lahan gambut secara nasional seluas 2,6 juta hektare (tahun 2016 – 2020) dan 1,2 juta hektare (tahun 2021 -2024).

Untuk di Sumsel pada 2024 mendatang ditargetkan seluas 6.128 hektare lahan yang akan direstorasi.

Koordinator TRGD Sumatera Selatan Ir H Dharna Dachlan, MM saat paparan Capaian Restorasi Gambut Sumsel 2023 dan Rencana Restorasi Gambut Tahun 2024 mengatakan, secara nasional 1,2 juta hektare lahan gambut akan direstorasi dan sekitar 6 ribu hektare berada di Sumsel.

Berdasarkan hasil perhitungan spasial dari pembaharuan peta gambut BBSDLP – Kementan tahun 2019, luas total lahan gambut Indonesia mencapai 13.430.517 hektare yang tersebar di empat pulau utama, yaitu Sumatera (5.850.561 hektare), Kalimantan (4.543.362 hektare), Sulawesi (24.783 hektare) dan Papua (3.011.811 hektare).

Sedangkan sebaran lahan gambut yang ada di Pulau Sumatera terdapat di Provinsi Riau seluas 3.573.955 hektare, Sumsel 1.123.117 hektare, Jambi 496.766 hektare dan Sumatera Utara 324.535 hektare, Aceh 150.485 hektare dan Sumatera Barat 125.340 hektare.

"Sayangnya dari luasan lahan gambut di Indonesia yang mencapai 13.430.517 hektare di atas, telah banyak mengalami degradasi dan kerusakan terutama faktor kebakaran di tahun 2015, 2019 bahkan 2023 ini, serta faktor konversi dan penggunaan tata air (hidrologi) lahan gambut yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi," katanya, Kamis (21/12/2023).

Baca juga: Tanah dan Rumah Satu Keluarga Tewas di Muba Sudah Dijual Rp 100 Juta, Kesaksian Pembeli Lahan

Kebakaran di lahan gambut menghasilkan asap lebih banyak dibandingkan kebakaran lahan mineral, sebagai penyumbang kabut asap terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, puncaknya kebakaran tahun 2015, 2019 dan 2023 ini.

"Kebakaran lahan gambut sulit dipadamkan dan telah mengakibatkan deforestasi dan degradasi hutan, emisi karbon, kepunahan keanekaragaman hayati, dan hilangnya penghidupan masyarakat atas sumber daya alam di lahan gambut," katanya.

Untuk itu menurutnya, pemerintah terus berupaya memperbaiki (restorasi) lahan gambut dibuktikan dengan telah dibentuknya Badan Restorasi Gambut (BRG) pada tahun 2016 dan sekarang menjadi Badan Restorasi Gambut Mangrove (BRGM) melalui Peraturan Presiden nomor 120 Tahun 2020.

Tugas utamanya memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di tujuh provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.

Kemudian, sebaran lahan gambut di Sumsel sendiri, terdapat di tujuh kabupaten, yaitu Ogan Komering Ilir seluas 647.766 hektare Musi Banyuasin seluas 239.454 hektare, Banyuasin seluas 147.879 hektare, Muratara 34.142 hektare, Pali 26.231 hektare, Muara Enim 23.658 hektare, dan Musi Rawas seluas 3.986 hektare.

Adapun strategi restorasi lahan gambut yang telah dilakukan oleh BRGM yang diimplementasikan oleh TRGD, dengan tiga pendekatan, yaitu; pembasahan kembali (Rewetting), penanaman kembali (Revegetasi), dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Revitalisasi).

"Melalui pendekatan ini diharapkan lahan gambut akan selalu basah, percepatan terjadinya pemulihan tutupan, serta meningkatnya kepedulian dan perekonomian masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak pada berkurangnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta mengembalikan fungsi ekosistem gambut bagi kehidupan," katanya.

Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sumsel Drs H Edwar Chandra MH mengatakan, permasalahan gambut mulai menjadi perhatian khusus seiring semakin tingginya dampak perubahan iklim.

"Adapun pemulihan ekosistem gambut sudah dilakukan pemerintah dengan pembentukan BRGM dengan tujuan percepatan pemulihan dan pengembalian fungsi ideologis gambut akibat kebakaran hutan di 7 provinsi termasuk Sumsel," katanya.