Media Massa Miliki Peran Penting Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024, Medsos Cenderung Hoax

TRIBUNSUMSEL. COM, PALEMBANG - Pengamat politik Sumatera Selatan (Sumsel) dari Rumah Citra Indonesia Faturrahman SSos mengatakan, media massa memiliki peran penting dalam Pengawasan partisipatif dibanding media sosial (medsos) dalam menghadapi Pemilu 2024.

Hal ini diungkapkan Faturrahman saat menjadi narasumber dalam diskusi publik dengan tema 'Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Peran Media Dalam Menginformasikan Serta Mengedukasi Masyarakat Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024' oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Palembang di Rocca Coffe & Resto, Kamis (30/11/2023).

"Pastinya, salah satu platfon yang bisa menegakkan keadilan adalah media massa, karena media massa memiliki peran penting dalam kontrol sosial mengoreksi,, saran, kritik yang menyangkut sentimen negatif bagi masyarakat," kata Faturrahmam.

Dengan begitu, kenapa penting media massa dalam pengawasan partisipatif Pemilu 2024, pastinya dalam hal kepercayaan publik atau trust publik, yang sela ini menjadi kunci, karena dilakukan dengan kerja jurnalistik.

"Berbeda dengan medsos yang tidak melakukan kerja jurnalistik, trus publik di medsos masih belum clear karena media sosial tidak ada mengelola, perimbangan dan fakta maupun sebagainya. Sehingga Medsos banyak yang terjadi hoax karena tidak ada kerja jurnalistik," ujarnya.

Baca juga: KPU Sumsel Buka Pendaftaran KPPS Pemilu 2024 Mulai 11 Desember, Ini Syarat dan Gajinya

Dijelaskan Faturrahmam, saat ini juga sudah banyak muncul akun-akun publik.

Namun seberapa besar berpengaruh ke masyarakat masih diragukan karena dianggapnya ada saja buzzer-buzzer yang sengaja menciptakan hoax.

"Nah, ini justru jadi permasalahan demokrasi, dimana medsos bukan solusi untuk pengawasan partisipatif. Lain halnya akun publik sudah terverifikasi, " ucapnya.

Apalagi diungkapkan Faturrahmam, jika dengan masuknya medsos di era digital tak dipungkiri sudah bisa mempengaruhi opini publik secara umum, karena jangkauannya semakin luas.

"Media massa elektronik maupun etak sekarang sudah bertransformasi ke era digital, sehingga menjadi kelebihan dalam Pengawasan partisipatif dengan jangkauannya semakin kuas dan semakin seksi dalam pengawasan, " tandasnya, seraya kerawanan Pemilu kedepan masih dalam money politik, penyelenggara pemilu hingga keterlibatan birokrat aparat dan penyelenggara negara mengingat banyak kerabat pejabat yang ikut di Pileg.

Sementara Komisioner Bawaslu Palembang Koordinator Divisi Pengawasan Parmas dan Humas Muslim menerangkan, jika Pengawasan Pemilu tidak bisa hanya dilakukan Bawaslu saja namun harus melibatkan semua komponen masyarakat termasuk media massa demi tercipta pemilu yang jujur dan adil.

Mengingat Bawaslu memiliki keterbatasan SDM dan alat dalam mengawasi Pemilu yang untuk di kota Palembang sendiri cukup luas.

"Pastinya kita selalu mengedepankan pencegahan, dan kita sering lakukan sosialisasi dan peran partisipasi dari semua kalangan u meminimalisir pelanggaran, disamping mengedukasi masyarakat untuk jadi pemilih cerdas, " pungkasnya.

Baca berita lainnya langsung dari google news