Honorer Dihapus, Pemkot Lubuklinggau Terima Pegawai Melalui SK Dinas Masing-Masing

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU - Tenaga kerja honorer di instansi pemerintahan mulai dihapuskan bulan November 2023 ini.

Hal itu setelah pemerintah pusat mengeluarkan aturan bahwa pemerintah tidak boleh lagi menerima honorer.

Pj Wali Kota Lubuklinggau, Trisko Defriansya menyampaikan bila sejak lama Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau tidak lagi menerima honorer.

"Memang kita sekarang tak pernah menerima honorer lagi," kata Trisko ketika dimintai keterangan oleh Tribunsumsel.com, Senin (6/11/2023).

Trisko mengungkapkan sekarang pegawai Pemkot Lubuklinggau didasarkan pada SK dari kepala dinas masing-masing, kepala dinas mempunyai kebutuhan dan membuatkan surat tugasnya.

"Tidak ada SK wali kota, artinya secara pertahun bisa saja kepala dinas merasa cukup, kemudian tidak membutuhkan lagi," ungkapnya.

Baca juga: Atap Rumah Terbang Disapu Angin Puting Beliung di Lubuklinggau, Megawati Lari Sambil Peluk Anak

Selama ini Trisko mengaku tidak pernah membuka kran penerimaan honorer, sekarang sistemnya skala kebutuhan pada di dinas masing-masing.

"Tapi itu pun dipekerjakan sebagai PHL, dengan surat tugas kepala dinas, jadi tidak nambah strukturisasi, ketika pendataan jadi dipetakan saja," bebernya.

Trisko mengaku sekarang tidak ada istilah honorer gelap, karena kontrolnya kembali ke dinas masing-masing dan tidak ada lagi istilah pegawai yang hanya nama saja.

"Skema penggajiannya kembali ke dinas masing-masing," ujarnya.

Trisko menyebutkan secara kuantitatif jumlah ASN di Pemkot sudah lebih, tapi sekarang tugas pihaknya memperbaiki kualitas ASN yang semenjak pandemi banyak kesibukan lain.

"Karena masa Covid-19 kemarin, dari dari ke pertemuan langsung ini, atau on off, ada yang lebih menjanjikan ditempat lain ketimbang ASN sekarang kita ajak lagi," tambahnya. 

Baca berita lainnya langsung dari google news