AMIN Resmi Deklarasi Bakal Capres Cawapres 2024, Ini Analisa Pengamat Soal Kekuatan Anies-Muhaimin

TRIBUNSUMSEL.COM - Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden 2024, Sabtu (2/9/2023).

Deklarasi pasangan yang diberi nama 'AMIN' ini digelar di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur.

Melansir Tribunnews.com, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, turut menanggapi soal deklarasi Anies-Muhaimin jadi bacapres-cawapres di Pilpres 2024.

Yunarto berpendapat, digandengnya PKB ini mengartikan bahwa NasDem menyadari Anies Baswedan memiliki kelemahan suara di segmen Nahdlatul Ulama (NU).

"Selain segmen NU, ini juga mengartikan Anies lemah di Jawa Tengah dan Jawa Timur," katanya dalam Program 'Kompas Petang' Kompas TV, Sabtu (2/9/2023).

Oleh karena itu, dari kacamata Yunarto, Partai NasDem menganggap PKB bisa membantu melengkapi kekuatan elektoral dari Anies Baswedan.

Hingga, akhirnya memutuskan untuk memasangkan Anies Baswedan dan Cak Imin sebagai bakal capres dan cawapres di Pilpres 2024.

Menurut Yunarto, pilihan NasDem bekerja sama dengan PKB di Pilpres 2024 ini sudah benar.

Namun yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah Cak Imin memang sosok yang bisa membantu memenangkan suara pemilih di Jatim, Jateng, dan NU.

Yunarto menilai hal tersebut kini harus menjadi pekerjaan rumah dari PKB, NasDem, dan Anies Baswedan.

"Logikanya memang itu yang dipercaya oleh teman-teman Partai NasDem bahwa ketika bicara tentang Anies Baswedan kelemahannya ini adalah basis Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu segmen NU."

"Kalau pertanyaannya apakah betul PKB bisa melengkapi kekuatan elektoral buat Mas Anies, iya. Tapi pertanyaannya adalah apakah betul Cak Imin sosok yang tepat."

"Itu menurut saya sesuatu yang harus menjadi PR buat teman-teman PKB dan Mas Anies secara khusus," kata Yunarto.

Jika melihat bagaimana pergerakan elektabilitas dari Cak Imin setahun terakhir, elektabilitasnya tidak mengalami kenaikan yang berarti.

Dibandingkan sosok kandiat cawapres lainnya, misalnya seperti Sandiaga Uno, AHY, atau Erick Thohir, justru Cak Imin jauh di bawah mereka.

Dari elektabilitas Cak Imin yang tak mengalami kenaikan ini mengartikan bahwa basis massa PKB masih belum bisa diklaim Cak Imin sepenuhnya.

Terutama dalam konteks memenuhi kebutuhan suara di Pilpres 2024 mendatang.

"Kenapa, karena Cak Imin dalam setahun terakhir kita lihat pergerakan sebagai sosok cawapres Pak Prabowo itu elektabilitasnya tidak naik-naik."

"Artinya kan ada sesuatu yang menunjukkan bahwa basis massa PKB belum bisa diklaim oleh Cak Imin dalam konteks untuk kebutuhan Pilpres," terang Yunarto.

PDIP Klaim Suara NU Akan Mengalir ke Ganjar

PDIP mengklaim deklarasi pasangan bacapres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan membuat sebagian suara Nahdliyin mengalir ke Ganjar Pranowo.

Klaim itu disampaikan politikus PDIP, Deddy Yevri Sitorus.

Dia beralasan, pemilih PKB yang didominasi oleh kalangan Nahdlatul Ulama (NU) akan berpindah mendukung Ganjar.

“Menurut saya justru sebaliknya, menurut saya pribadi keputusan PKB itu justru akan membuat limpahan suara dari kalangan Nahdliyyin kepada Ganjar Pranowo berpotensi membesar,” kata Deddy, Sabtu (2/9/2023).

Keyakinan ini, kata Deddy, lantaran sosok Ganjar yang terkenal religius dan memiliki hubungan baik dengan kalangan Nahdliyyin.

Bahkan, sambungnya, Ganjar Pranowo diterima baik oleh para kiai NU.

Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) ini menuturkan, istri Ganjar, Siti Atiqoh Supriyanti merupakan anak Akhmad Musodik Supriyadi.

Akhmad Musodik Supriyadi merupakan anak dari kiai di lingkungan NU di Karanganyar, Purbalingga bernama KH Hisyam A Karim.

“Mas Ganjar sangat religius bahkan istrinya juga anak dari kiai yang cukup dikenal di Jawa Tengah,” ungkap Deddy.

Karena itu, dia menilai, Ganjar sosok yang lengkap dan baik sebagai pribadi maupun pengalamannya di bidang pemerintahan.

“Pernah jadi Anggota DPR dan Gubernur dua periode yang berarti menguasai benar masalah-masalah pemerintahan, anggaran, kebijakan publik dan birokrasi," tuturnya. (*)