Penampakan Surat yang Disebut Tulisan Tangan Anies Baswedan Minta AHY Jadi Cawapresnya

TRIBUNSUMSEL.COM - Beredar surat tulisan tangan yang disebut ditulis sendiri oleh Anies Baswedan meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk jadi cawapresnya.

Surat itu disebutkan bahwa dibuat pada tanggal 25 Agustus 2023 dan disaksikan oleh dua orang.

Kini Partai Demokrat yang dipimpin AHY itu kecewa berat, dan berpotensi hengkang dari Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP).

Lantaran mendapat informasi bahwa Anies Baswedan menyetujui Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin jadi cawapresnya.

Pasalnya, Anies, disebut telah berkali-kali menyatakan memilih Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk jadi cawapresnya.

Namun, menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, Anies ternyata melanggar semua itu.

Riefky mengungkapkan, bukan Demokrat yang berlebihan atau besar kepala, melainkan soal cawapres justru datang dari Anies sendiri.

Malah, menurutnya, Anies sudah mengirim surat kepada AHY, meminta putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sebagai cawapresnya.

"Anies bahkan sudah menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023.

Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya," ungkap Riefky, dilansir dari Tribunnews.com.

Dalam keterangan persnya, ia membeberkan kronologi singkat kesepakatan hingga yang ia sebut pengkhianatan dilakukan Anies Baswedan.

Mulanya, Anies sudah bertemu dengan para petinggi partai politik (parpol) pengusungnya didampingi tim 8 Koalisi Perubahan.

Pertama bertemu Surya Paloh, lalu Susilo Bambang Yudhoyono, dan Salim Segaf Al-Jufri.

"Dari pertemuan itu semua sudah sepakat untuk mendukung pilihan Anies, yakni AHY jadi cawapres Koalisi Perubahan," ujar Riefky.

Nyatanya, pada 30 Agustus 2023 Anies dan Paloh menerima dukungan dari PKB dan Cak Imin.

"Peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol."

Bahkan juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," sambungnya.

Sementara itu, anggota tim 8 perwakilan Anies Baswedan, Sudirman Said buka suara soal dinamika politik yang terjadi di Koalisi Perubahan.

Terbaru, Demokrat menuding soal pengkhianatan dan menyebut adanya kerja sama politik antara Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar.

Sudirman Said menyinggung soal poin kerja sama politik yang disepakati oleh Partai NasDem, PKS, Demokrat dan Anies Baswedan.

"Dalam butir tiga Piagam Kerjasama Tiga Partai, salon presiden (capres) diberikan tugas untuk memilih pasangan (cawapres)," kata Sudirman Said dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/8/2023).

Tugas tersebut, kata Sudirman, sudah dipahami penuh oleh Anies Baswedan sebagai proses seleksi menentukan cawapres.

Pasalnya, untuk yang mendaftarkan capres-cawapres itu merupakan kewenangan dari pimpinan parpol di Koalisi Perubahan, bukan Anies.

"Akhirnya yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mendaftarkan pasangan capres dan cawapres adalah pimpinan partai politik sebagai pengusung, bukan Capres," ujar dia.

Terkait hal itu, Anies kata Sudirman, telah melakukan tugas dengan membahas kepada berbagai pihak.

Anies juga, kata dia, telah mereview semua pilihan nama yang diusulkan.

Kendati begitu, hingga sejauh ini belum ada nama yang tepat untuk menjadi pasangan Anies Baswedan sebagai cawapres.

"Sehingga belum ada kesepakatan apapun yang terjalin di internal Koalisi Perubahan soal nama cawapres," terang Sudirman Said.

Sementara itu, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan selaku bakal capres mengenai tudingan elite Partai Demokrat tersebut.

Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu anggota Koalisi Perubahan turut merespons dinamika politik di poros mereka.

Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Almuzzammil Yusuf menyatakan, pihaknya menghormati setiap kedaulatan parpol.

Termasuk isu kesepakatan antara Partai Nasdem dan PKB mengusung Anies Baswedan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

"Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari titik temu dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, namun belum memperoleh hasil yang diinginkan bersama," kata Almuzzammil, Jumat (1/9/2023).

Kemudian, PKS tetap merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung Anies Baswedan.

"Oleh karena itu, PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat itu," ujarnya.

PKS juga berpegang kepada kesepakatan sebelumnya di dalam piagam koalisi bahwa dalam penentuan cawapres ditentukan oleh capres Anies Baswedan.

"Kami memohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia agar pemilu tahun 2024 mendatang berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia," tandasnya.

Surya Paloh Bantah Berkhianat

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh membantah wacana duet Anies-Cak Imin di Pilpres 2024 adalah inisiatif dirinya.

Surya Paloh menyebut, kemungkinan pasangan itu terbentuk bisa saja, namun sejauh ini belum ada pernyataan resmi.

Surya Paloh pun mengungkap perasaannya yang justru merasa prihatin dengan sikap Demokrat atas tudingannya kepada Nasdem.

"Artinya saya harus jelaskan dulu, pasti kita dalam suasana turut prihatin ya, itu tentu sikap saya pasti, apakah itu karena perasaan empati.

Apakah karena perasaan ikut prihatin, saya pasti tidak bergembiralah menerima kabar seperti itu," kata Surya Paloh di NasDem Tower, Menteng, Kamis (31/8/2023) malam.

Surya Paloh mengungkapkan harapan Partai NasDem yang masih sama sejak awal.

Harapannya, Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP) dapat terus berjalan bersama.

"Karena apa, karena harapan kita bersama bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan, itu pasti sikap NasDem itu kalau masalah itu," ujar Paloh.

Surya Paloh sebenarnya tak ingin Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan yang telah dibentuk bersama oleh ketiga partai tersebut.

Namun Surya Paloh menghormati jika Partai Demokrat ingin keluar dari Koalisi Perubahan.

"Apa yang terbaik bagi Demokrat, pasti dihormati NasDem, itu sikap yang paling mendasar," katanya.

Namun yang jelas, kata Surya Paloh, dirinya tak mengkhianati rekan sekoalisinya itu.

"Saya hormati (jika Demokrat keluar koalisi). Apa lagi yang saya harus katakan.

Kalian (wartawan) lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat pengkhianat atau tidak, kan gitu aja, tapi saya hormati," imbuhnya.

Surya Paloh menegaskan bahwa Ketum PKB Muhaimin Iskandar belum resmi menjadi bakal cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan.

Namun, ia tak menampik kemungkinan itu bisa saja terjadi dalam beberapa hari ke depan.

“Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Tapi saya pikir itu belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Kita tunggu perkembangan satu dua hari ini,” ujarnya.

Surya Paloh menampik tudingan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya yang mengatakan dirinya telah mengambil keputusan sepihak dengan memasangkan Anies dan Muhaimin.

“Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-angguk saja itu kan belum tuntas sepenuhnya,” tutur dia. (*)