Pemkot Prabumulih Surati Kementerian ESDM, Minta Digratiskan Biaya Semester Mahasiswa

Para mahasiswa dan orang tuanya itu datang ke Gedung Pemkot Prabumulih membawa spanduk bertuliskan tuntutan agar pemerintah Prabumulih menepati janji. Aksi mendapat pengawalan dari jajaran Polres Prabumulih.

Aksi belasan mahasiswa itu langsung diterima oleh Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM didampingi Sekda H Elman ST dan asisten 1 Setda Kota Prabumulih Drs Aris Priyadi di ruang rapat lantai 1 Pemkot Prabumulih.

Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM ketika diwawancarai usai menerima aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut mengatakan dari awal penerimaan mahasiswa untuk PEM AKA Migas sudah dijelaskan jika Pemerintah Kota Prabumulih tidak memiliki anggaran untuk membayar beasiswa.

Namun para orang tua dan juga calon mahasiswa pada saat itu ngotot agar tetap dikirim, akhirnya disepakati jika pemerintah kota hanya menyanggupi memberikan beasiswa sebesar 25 persen dari biaya yang wajib mereka bayarkan tiap semesternya.

"Kita dulu awalnya tidak mau kirim, yang daftar itukan 300 orang, kita bilang kita tidak punya uang untuk ngirim karena covid. Tapi karena ngotot dan tetap ngotot mau dikirim akhirnya kami hanya mampu 25 persen, 75 persennya bayar sendiri dan para orang tua bersedia bahkan tanda tangan MoU, ada buktinya bersedia membayar 75 persennya," ungkap Ridho kepada wartawan.

Lalu kata orang nomor satu di Kota Prabumulih itu, pasca covid makin pulih para orang tua meminta agar pemerintah membayar penuh beasiswa tersebut.

"Kita kemudian meminta masukan BPKP dan Kejari, nah sekarang mereka nuntut lagi agar yang 4 semester 75 persen mereka agar dibayarkan jadi kita bingung juga," ujar Ridho Yahya.

Ridho mengatakan, pihaknya mengusulkan 3 solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut yakni meminta pendapat dari Kejari Prabumulih apakah isi perjanjian di awal penerimaan dapat diubah atau tidak.

"Kalau memang bisa berlaku surut ya kita bayarkan, karena khawatirnya ketika habis masa jabatan kita bermasalah hukum. Atau yang kedua dewan menyetujui, bahwa utang yang 4 semester 75 persen tadi menjadi utang pemerintah," katanya.

Kemudian solusi ketiga kata Ridho, buat surat ke BPH Migas dimana mahasiswa anak yang mampu alias kaya mungkin mencicil dan yang tidak mampu dibuat surat keterangan tidak mampu dan digratiskan.

Ridho mengaku dirinya tidak berani main-main dalam pengelolaan uang negara dan harus ada dasar hukum untuk mengeluarkan uang negara sehingga jika ada masalah tidak akan terjerat.

"Hukum di republik ini bukan rimba tapi ada aturannya bukan masalah kasihan dan tak kasihan, aku kasihan dengan mereka tapi bagaimana aturan yang tidak membolehkan," bebernya.

Sementara itu banyak pihak menilai beasiswa untuk para mahasiswa PEM Akamigas tersebut terlalu berlebihan diberikan pemerintah kota Prabumulih terlebih nilainya tiap tahun miliaran rupiah.

"Enak diberikan beasiswa ke anak tidak mampu yang putus sekolah, toh juga mahasiswa PEM Akamigas itu jika lulus tidak ada ikatan dinas dengan Pemkot Prabumulih, kan masih banyak anak putus sekolah butuh bantuan," beber Salah satu warga menanggapi aksi demo para mahasiswa tersebut.