Viral Mahasiswi KKN Diusir Warga Gegara Buat Konten Keluhkan Fasilitas Minim, Kampus Akui Teledor

TRIBUNSUMSEL.COM -- Aksi sejumlah mahasiswi dari Universitas Negeri Padang (UNP) membuat konten video soal kuliah kerja nyata (KKN) berujung polemik.

Setelah isi dari konten tersebut memicu permasalahan dengan warga desa setempat yang tak terima.

Adapun video tersebut menyinggung soal kehidupan sulit di desa seperti tidak air hingga tempat tinggal yang harus bayar.

“Kalian libur semester? Mana maen. KKN-lah. KKN kalian di mana? Tanah Datar, Lima Puluh Kota? Bungus lah, air gak ada, mandi di Musala. Diusir? Ngontrak bayar pula,” ucap sejumlah mahasiswi dalam video tersebut melansir dari Tribunpadang.com, Minggu (25/6/2023).

Alhasil pihak pemerintah desa sendiri lantas memanggil para mahasiswi dan meminta mereka untuk angkat kaki

"Adik-adik dianggap tidak ada membawa perubahan, sampai nanti ada penyelesaiannya oleh dosen pembimbingnya kepada kami, kepada Bapak Camat dan Lurah."

"Jadi itu keputusannya, karena untuk mengingat keamanan adik-adik juga di lingkungan, karena pasti ada warga yang membaca itu, karena ini bukan masalah adik-adik dengan pemerintah," kata pria dalam video itu.

Klarifikasi pihak UNP

Kampus UNP angkat bicara terkait sejumlah mahasiswi tengah KKN di Bungus Teluk Kabung Kota Padang.

Pihak kampus mengakui keteledoran sejumlah mahasiswi yang sedang menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Bungus Teluk Kabung.

Sekretaris UNP Erianjoni mengatakan, mestinya hal tersebut tidak terjadi.

Menurutnya, bila ada permasalahan atau hal-hal lain yang dialami di lokasi KKN, mahasiswa mesti mengkomunikasikannya dengan dosen pembimbing lapangan (DPL).

Selain DPL, kata dia, UNP juga punya wadah lain untuk komunikasi mahasiswa yaitu unit pelaksana pusat KKN.

"Ini memang keliru. Mahasiswa kita harus diberi pembelajaran, tidak semua harus semuanya lewat media sosial, kan ada wadah komunikasinya, DPL dan unit pelaksana pusat KKN," kata Erianjoni kepada TribunPadang.com, Minggu (25/6/2023).

"Sederhana saja, mereka kebablasan juga bermedia sosial, tentu masyarakat tidak terima. Menyangkut nama daerah tentu sensitif," ujar dia.