Bawaslu Gertak KPU, Bakal Adukan ke DKPP Bila Masih Dibatasi Akses Silon Pekan Depan

TRIBUNSUMSEL.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Rahmat Bagja mengatakan sudah berencana mengambil tindakan hukum terhadap KPU.

Bawaslu kesal karena merasa dibatasi soal akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Namun, Bagja mengaku telah duduk bersama dengan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Darmawan Sutrisno, sehingga pihaknya menunda langkah hukum itu.

"Kami mengerti kesibukan teman-teman KPU. Akan tetapi, bukan sibuk itu tidak diawasi dong. Kalau tidak ada masalah kenapa takut, kenapa dibatasi? Kan pertanyaannya gitu," ujar Bagja dikutip dari Kompas, Sabtu (17/6/2023).

Baca juga: Bawaslu Kesal KPU Batasi Akses Silon: Kalau Bersih Kenapa Takut?

Kata Bagja, KPU berjanji akan memberi akses Silon kepada mereka sesuai permintaan.

Bawaslu pun berupaya menghormati janji KPU tersebut.

Tetapi, Bawaslu memberi KPU tenggat waktu 3x24 jam untuk menunaikan janji itu setelah surat ultimatum mereka dilayangkan.

"Tenggatnya begitu, hari Senin bisa jalan harus lebih dari 15 menit. Hari ini suratnya dibuat. (Kalau tidak dibalas) pertama adalah (lapor) DKPP, karena sebagai penyelenggara kita menghormati teman-teman," jelas Bagja.

Bagja mengatakan, Bawaslu sudah siap mengadukan para komisioner KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas situasi ini.

Selain mengadu ke DKPP, Bagja mengungkapkan, Bawaslu juga membuka kemungkinan menjadikan tindakan KPU terkait Silon ini sebagai temuan pelanggaran administratif.

"Daripada nanti kena pelanggaran administrasi. Bisa juga pelanggaran administrasi tapi kita lagi kaji, temuannya seperti apa dan prosedur apa yang dilanggar teman-teman KPU," katanya.

Bawaslu diketahui telah memberikan surat peringatan terakhir kepada KPU RI untuk membuka seluas-luasnya akses Silon.

Mereka sudah mengirimkan surat yang keempat kali kepada KPU terkait permintaan yang sama, agar KPU memberikan waktu akses silon yang lebih lama.

Sebab, sebagaimana disampaikan Bagja sebelumnya, Bawaslu hanya diberi waktu selama 15 menit untuk mengakses Silon yang mana hal ini justru menyulitkan lembaga itu melalukan pengawasan.

Sebab, hingga tahapan pencalonan anggota legislatif berjalan 1,5 bulan, pengawasan dari Bawaslu hanya bisa mengakses data para bakal calon anggota legislatif (caleg) di Silon selama 15 menit.

Padahal, Silon dikembangkan sebagai alat bantu untuk menghimpun dan mengunggah berkas-berkas persyaratan pendaftaran para bakal caleg.

"Kami melayangkan surat ke KPU, namun jika kemudian tetap 15 menit, ya mohon maaf dan mohon ampun (akan diambil tindakan hukum)," tegas Bagja.

Sebelumnya, Bagja mengatakan pengawasan verifikasi administrasi yang pihaknya lakukan berjalan tidak maksimal.

Hal ini karena mereka mendapat waktu pengawasan verifikasi hanya 15 menit dari total waktu verifikasi dua jam tersebut.

Pun pihak Bawaslu hanya diberi kesempatan oleh KPU memantau melalui help desk dan tidak diberi akses masuk ke dalam ruang verifikasi.

Padahal, Bawaslu merasa proses pengawasan harus bisa dilakukan secara penuh tanpa batasan guna proses yang berjalan pun lancar dan tanpa kendala.

"Kita kirim surat (lagi) nih, bukan memeriksa 15 menit. Kami mau kirim surat nih, kalau misal nanti KPU tidak memberikan akses seluas-seluasnya, ya kita enggak mengancam," kata Bagja.