Sekda Muara Enim Baru Dilantik Pj Bupati Senin Besok, Papan Bunga Penuhi Kantor Pemkab

TRIBUNSUMSEL.COM, MUARA ENIM,- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muara Enim Definitif segera dilantik.

Pelantikan Sekda Muara Enim yang baru akan dilakukan langsung oleh Plt Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah.

Hal tersebut terungkap dalam surat undangan yang tersebar  tentang Pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 09.00 di Balai Agung Serasan Sekundang Muara Enim.

Pantauan dilapangan dihalaman Kantor Pemda Muara Enim dan Rumah dinas Bupati Muara Enim serta sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani, tampak dipenuhi papan  bunga dari OPD dan stakeholder.

Ketika dikonfirmasi ke Kepala BKPSDM Kabupaten Muara Enim Harson Sunardi, perihal adanya surat undangan tersebut, ia membenarkan jika pada hari Senin (besok,red) rencananya akan ada pelaksanaan pelantikan jabatan Sekda Kabupaten Muara Enim.

"Insya Allah, benar undangan tersebut," ujarnya singkat via WA.

Sementara itu salah satu calon Sekda Muara Enim yang namanya kuat akan dilantik yakni Yulius, ketika dikonfirmasi membenarkan jika dirinya sudah mendapat undangan untuk pelantikan tersebut.

"InsyaAllah, Mohon dukungan dan do'anya semua pihak semoga lancar," ujarnya singkat.

Sekda Definitif  Kosong Sejak 2020

Seperti diketahui bahwa jabatan Sekda Kabupaten Muara Enim Definitif  kosong sejak ditinggal pergi oleh  almarhum H Hasanudin, pada Minggu (8/11/2020), saat sedang bertugas menghadiri acara penutupan Muaraenim Offroad Expedition di Air Terjun Bedegung, Muara Enim.

Sejak itu jabatan Sekda Muara Enim dijabat secara bergantian dengan status Plt (Pelaksana Tugas), Pj (Penjabat) dan Plh (Pelaksana Harian).

Setidaknya sudah beberapa pejabat yang menggemban jabatan Sekda tersebut yakni dr H Yan Riadi MARS, Amrullah Jamaludin SE, Drs H Emran Thabrani MSi dan H Riswandar SH MH. 

Bahkan sebelumnya pada tahun 2021, pernah dilaksanakan lelang jabatan Sekda Kabupaten Muara Enim pada saat kepemimpinan H Juarsah SH namun diduga bermasalah sehingga akhirnya hasil lelang tersebut ditolak oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).