DPRD Minta Tunda Pengumuman Seleksi PPPK Tahap II Prabumulih, Ada Dugaan Kecurangan

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih, meminta Pemerintah Kota Prabumulih melalui dinas terkait untuk menunda pengumuman tahap II seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan.

Permintaan itu disampaikan jajaran DPRD Prabumulih lantaran adanya laporan dari sejumlah Pekerja Harian Lepas (PHL) Tenaga Kesehatan (nakes) dari 9 Puskesmas terkait dugaan kecurangan dalam penerimaan PPPK.

Tidak hanya menyampaikan secara lisan, lembaga legislatif itu juga melayangkan surat ke dinas terkait yakni BKPSDM dan Dinas Kesehatan.

"Kami mengundang mereka untuk duduk bersama dan harapan kita pengumuman tahap dua ini dilakukan setelah kita duduk bersama," tegas Wakil Ketua DPRD Prabumulih, H Ahmad Palo SE kepada wartawan, Rabu (19/1/2023).

Jajaran DPRD Prabumulih juga meminta para perwakilan PPPK untuk datang duduk bersama nantinya sehingga apa yang dikeluhkan bisa terjawab. "Kita berharap agar jangan dulu diumumkan, semuanya kita duduk bersama terlebih dahulu membahas keluhan perwakilan yang mengadu ke kita," katanya.

Baca juga: Besok Kantor Imigrasi Muara Enim Hadir di Muratara, Ini Syarat dan Biaya Buat Paspor

Jika sudah dibahas bersama maka kata Palo, semua yang dikeluhkan akan diklarifikasi langsung ke dinas terkait termasuk dugaan adanya permainan atau dugaan kecurangan.

"Harapan kita dalam penerimaan PPPK ini bersih dan murni, tentu semua sepakat dengan hal itu. Untuk mengetahui hal itu tentu juga harus duduk bersama, ini harus ada penjelasan," tambah Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Isak tangis mewarnai kedatangan sejumlah tenaga kesehatan (nakes) Kota Prabumulih saat mengadukan nasib mereka dengan mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih, Rabu (18/1/2023).

Para Pekerja Harian Lepas (PHL) tenaga kesehatan itu mengadukan nasib setelah gagal dalam mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan 2022.

Mereka menuding dan mengadukan adanya dugaan kecurangan dalam seleksi PPPK tenaga kesehatan di Pemerintah kota Prabumulih beberapa waktu lalu. 

Baca berita lainnya langsung dari google news

Silakan gabung di Grup WA TribunSumsel