HEBOH Luhut Pandjaitan Minta KPK Hentikan OTT, Anggota DPR Beri Dukungan Penuh

Dalam sambutannya menghadiri Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang digelar KPK bersama sejumlah kementerian/lembaga di kawasan Jakarta Pusat, Luhut mengemukakan dampak positif dari digitalisasi.

Salah satunya, sudah terdapat 14 pelabuhan di Indonesia yang terdigitalisasi.

Hal itu menurutnya harus disambut positif. Ditargetkan, selanjutnya harus ada 149 pelabuhan kecil terdigitalisasi. Lebih jauh, dia memaparkan soal E-Katalog yang merupakan salah satu contoh digitalisasi.

Di dalamnya bisa dimasukan perputaran uang senilai Rp1.600 triliun.

"Yaitu Rp1.200 triliun dari belanja pemerintah dan Rp400 triliun belanja dari BUMN. Itu sama dengan 105 miliar dolar (Amerika Serikat)," kata Luhut.

"Kita mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap, itu enggak bagus juga ya. Lihat-lihatlah," kata Luhut dalam acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Thamrin Nine Hotel, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Luhut mengungkapkan, siapapun pada akhirnya bakal terjaring jika terlibat dalam tindak pidana rasuah.

Namun, ia mendorong agar penerapan pencegahan dapat dilakukan dengan maksimal, termasuk di dalam sektor pelabuhan, laut dan juga udara.

Sebab, kata Luhut, uang yang langsung dimasukkan ke sistem digitalisasi diyakini peluang adanya praktik tindak rasuah bakal tertutup rapat.

"Kalau sudah masukkan itu uangnya di situ sudah berapa ribu triliun. Apa yang mau dikorupsi lagi," katanya.

"Digitalisasi pelabuhan baru 14 pelabuhan tahun ini selesai. Saya sudah bilang, tahun depan 149 lagi pelabuhan-pelabuhan kecil harus masuk (digitalisasi) dan itu kita kaitkan dengan apa, dengan pelabuhan udara. Semua pelabuhan udara kita digitalisasi. Jadi orang mau korupsi apa lagi," katanya.

Artikel ini telah tayang di Wartakota