HEBOH Luhut Pandjaitan Minta KPK Hentikan OTT, Anggota DPR Beri Dukungan Penuh

TRIBUNSUMSEL.COM - Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengeluarkan pernyataan menghebohkan dengan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Luhut menyebut OTT sangat tidak baik bagi keberlangsungan bernegara.

Terkait hal itu, Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut pernyataan Luhut Pandjaitan memiliki maksud sangat baik.

Menurut Habiburokhman pernyataan Luhut mesti dipahami secara utuh. Pernyataan Luhut tersebut, katanya tidak membuatnya secara otomatis dicap sebagai pejabat negara yang anti pemberantasan korupsi.

Baca juga: Kini Bharada E Tersudut, CCTV Ungkap Ferdy Sambo Tak Pakai Sarung Tangan Saat Pembunuhan Brigadir J

"Kita jangan respons pernyataan Pak LBP (Luhut Binsar Panjaitan) sepotong-sepotong lalu buat judgement, beliau anti pemberantasan korupsi," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (20/12/2022).

Habiburokhman melanjutkan, pernyataan Luhut jelas mempunyai maksud yang sangat baik sebab dia di sisi lain meminta lembaga antirasuah itu untuk menggencarkan upaya pencegahan korupsi.

Menurutnya Luhut ini justru membuat upaya pemberantasan korupsi di negeri ini semakin semakin maksimal, sebab jika hanya sekedar OTT tanpa adanya upaya pencegahan, maka praktik korupsi jelas tetap tumbuh subur.

"Kalau saya baca lengkap maksud beliau bagus, yakni maksimalkan pencegahan dengan digitalisasi. Jadi kalau semua proses pengadaan dan pelayanan sudah didigitalisasi maka semakin minim peluang penyimpangan," kata Habiburokhman.

Habiburokhman kemudian mencontohkan penerapan konkret pencegahan dengan sistem digitalisasi, ialah penerapan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE).

"Sekarang ada ETLE yang memangkas perilaku transaksi suap di jalan raya. Kalau semua sudah transparan maka dengan sendirinya OTT akan turun," kata Habiburokhman.

Diberitakan sebelumnya Luhut menyentil keras Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penangkapan.

Luhut meminta lembaga pimpinan Firli Bahuri itu tidak hanya terfokus pada penindakan koruptor, tetapi lembaga antirasuah ini juga diminta untuk melakukan upaya pencegahan.

Luhut menyampaikan kepada KPK agar tidak perlu lagi melakukan OTT jika digitalisasi diterapkan di berbagai sektor.

Menurutnya, OTT sangat tidak baik bagi keberlangsungan bernegara.

Baca juga: Pengamen di Tanah Abang Tega Tusuk Teman Tongkrongannya Sampai Tewas, Semua Karena Sakit Hati

"Bukan jelek, ya jelek buat kita dong, karena kita bikin peluang ada OTT, kalau semua udah digitalize kan enggak mungkin lagi ada OTT, bagus kan,” kata Luhut kepada wartawan pada Selasa (20/12/2022).