Rombongan Sopir Truk Angkutan Batubara PT SRG Datangi DPRD Muratara, Tegang Nyaris Ricuh

Laporan Wartawan TribunSumsel.com, Rahmat Aizullah 

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA -Sejumlah sopir truk angkutan batubara di bawah naungan PT Sinar Rawas Gemilang (SRG) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Senin (5/12/2022) petang. 

Kedatangan mereka dalam rangka mengadu ke DPRD dan menuntut solusi terkait aktivitas mereka yang dibatasi dari segi tonase dan jam operasional.

Para sopir truk ini merespon hasil dari kesepakatan rapat di kantor DPRD Muratara pada 1 Desember 2022 lalu yang dianggap merugikan mereka. 

Sebelumnya, DPRD Muratara menggelar rapat mendengarkan keluhan masyarakat terhadap aktivitas angkutan batubara yang melewati jalan umum di jalan poros Nibung - Rawas Ulu tersebut. 

Dari hasil rapat menghasilkan kesepakatan bahwa angkutan batubara PT SRG masih dibolehkan beroperasi walaupun sudah dua tahun tak memiliki izin melewati jalan umum. 

Tetapi PT SRG diminta mematuhi aturan mengacu pada rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel yang mereka kantongi, di antaranya terkait tonase dan jam operasional.

"Sesuai hasil kesepakatan rapat sebelumnya, bahwa PT SRG harus mematuhi isi rekomendasi itu. Dalam rekomendasi itu sudah jelas terkait tonase, dan jam operasional," kata Ketua Komisi III DPRD Muratara, Andika Saputra. 

Dalam rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel yang diperoleh PT SRG, muatan truk angkutan batubara maksimal 8 ton dan operasionalnya dari pukul 18.00 - 05.00 WIB. 

Sementara dari pihak sopir truk angkutan batubara keberatan untuk mematuhi ketentuan tonase dan jam operasional tersebut, dan meminta beroperasi seperti biasanya. 

"Inilah dilemanya bagi kami DPRD, satu sisi masyarakat mengeluhkan aktivitas pengangkutan batubara ini, mengadu ke kami, makan debu lah, jalan rusak, rumah kotor, macam-macam. 

Sementara di sisi lain para sopir truk ini juga mau makan, mereka tetap dengan keinginan mereka tidak ada batasan tonase dan jam operasional. Nah tentu persoalan ini mesti kita selesaikan dengan solusi yang terbaik," kata Andika.

Anggota DPRD Muratara lainnya, Amri Sudaryono mengatakan seharusnya para sopir truk angkutan batubara PT SRG bersyukur karena masih diberikan kelonggaran beroperasi, tidak langsung ditutup. 

Pasalnya, setalah dua tahun beroperasi kini baru terungkap bahwa perusahaan penyedia jasa angkutan batubara tersebut ternyata ilegal atau tidak memiliki izin melewati jalan umum. 

"Aktivitas angkutan batubara ini sudah diberi kebebasan selama dua tahun, padahal secara fakta perusahaan ini beraktivitas secara ilegal, karena tidak ada izin, hanya berupa rekomendasi untuk mengurus izin, masih untung ini tidak langsung disetop," katanya. 

Di tengah menyampaikan pendapatnya, Amri Sudaryono melontarkan kata-kata dengan intonasi suara yang agak meninggi sehingga para sopir truk bereaksi dan meminta untuk bersuara pelan.

Pertemuan tersebut sempat diwarnai ketegangan dan nyaris terjadi kericuhan di dalam ruang Banggar DPRD Kabupaten Muratara, karena para sopir emosi dengan Amri Sudaryono. 

Beruntung, ketegangan dapat diredam sehingga pembahasan kembali dilanjutkan dengan kondusif, walaupun masih ada beberapa sopir yang belum bisa menurunkan emosinya. 

Alhasil, pembahasan antara para sopir truk angkutan batubara dengan anggota DPRD Kabupaten Muratara tersebut tak ada hasilnya karena pertemuan mereka tidak terjadwalkan. 

"Dalam pertemuan ini tidak bisa mengambil kesepakatan karena pertemuan ini tidak dijadwalkan, tapi kami anggota DPRD tetap menerima kedatangan mereka karena ini rumah rakyat. Kami minta mereka bersurat untuk dijadwalkan pertemuannya, karena semuanya ada aturan," kata anggota DPRD Muratara, Andika Saputra. 

Humas PT SRG, Reza menyampaikan, para sopir truk angkutan batubara keberatan untuk mematuhi ketentuan tonase dan jam operasional berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Sumsel. 

"Dari kesepakatan rapat sebelumnya sudah saya sampaikan kepada para sopir, tetapi dalam perjalanannya ternyata mereka merasa rugi kalau muatan cuma 8 ton, dan jam operasional yang dibatasi," katanya. 

Menurut Reza, para sopir meminta keadilan karena aktivitas kendaraan lainnya tidak dibatasi seperti angkutan buah sawit, kernel, maupun CPO dari perusahaan pabrik kepala sawit. 

"Jalan itu kan yang lewat bukan batubara saja, kenapa yang ditekankan hanya kepada aktivitas kami, sementara aktivitas perusahaan lain bebas, misalnya mobil sawit, bawa kernel, bawa CPO, itu mestinya diterapkan juga," katanya. 

Baca juga: PT SRG Disebut Angkut Batubara Lewat Jalan Umum di Muratara Tanpa Izin, Ini Kata Perusahaan

Salah seorang sopir truk, Amir mengatakan adanya aktivitas pengangkutan batubara tersebut membuat dia dan yang lainnya mendapat pekerjaan. 

"Kami para sopir ini cuma mau makan di sini, mau ngisi perut, anak istri kami mau makan, bukan mau kaya jadi sopir ini, tolonglah kami juga rakyat Muratara," katanya.

Menurut dia, adanya aktivitas pengangkutan batubara tersebut banyak orang mendapat manfaat, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM). 

"Kami, anak istri kami makan dari sini, terus juga dengan adanya kegiatan ini banyak orang dapat manfaatnya, seperti warung-warung makan, bengkel-bengkel juga dapat manfaat," ujarnya. 

Selain itu, kata dia, dengan adanya aktivitas pengangkutan batubara yang melewati jalan poros antar desa kecamatan mampu menekan aksi kriminalitas karena akses menjadi ramai tidak sepi seperti dulu.

"Sekarang penodongan sudah berkurang karena mobil ramai lalu lalang, dulu orang takut melintas karena sepi, sering ada penodongan, sekarang masyarakat jadi merasa aman lewat," katanya.