Berita Nasional
Sosok Mayor Inf BF, Paspamres yang Diduga Rudapaksa Prajurid Kostrad TNI, Panglima TNI Marah Besar
Peristiwa itu terjadi saat pelaku bertugas melakukan pengamanan KTT G20 di Bali, beberapa waktu lalu.
Menurut Andika, kasus itu terjadi di Makassar mengingat korban GER adalah anggota Divisi Infanteri III Kostrad.
Namun demikian, karena pelakunya merupakan anggota Paspampres yang bertugas di bawah Mabes TNI, maka kasus tersebut akan diambil alih oleh Mabes TNI.
"Jadi kalau tidak salah, disidiknya di Makassar. Karena korban ini bagian dari Divisi III Kostrad, tetapi akan diambil alih oleh Puspom TNI karena pelaku kan Paspampres. Itu di bawah Mabes TNI," kata Andika.
"Jadi akan kita ambil alih penanganannya di TNI," sambungnya.
Baca juga: Nasib Oknum Paspampres Diduga Rudapaksa Prajurit Kostrad di Bali Jenderal Andika Tegas Tak Ada Ampun
Baca juga: Kronologi Istri TNI Ngadu ke Panglima Hingga KSAD, Curhat Ditelantarkan dan Diselingkuhi Suami
Sebelumnya, informasi terkait kasus dugaan rudapaksa tersebut beredar di grup Whats App.
Disebutkan, kejadian terjadi pada tanggal 15 sampai 16 November 2022 di sebuah hotel di Jimbaran Bali.
Berdasarkan informasi beredar, tersangka yang menjabat sebagai Wadanden 2 Grup C Paspampres tersebut telah memiliki dua anak, sedangkan korban GER masih lajang.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin meminta Paspampres melakukan evaluasi dalam pengamanan.
Hal itu menyusul insiden wanita penerobos iring-iringan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Diketahui, insiden wanita menerobos iring-iringan Presiden Jokowi terjadi di Pasar Badung, Bali pada Kamis (17/8/2022) lalu. Kejadian ini pun menuai pro kontra di masyarakat.
TB Hasanuddin mengatakan kejadian adanya orang yang bisa menerobos masuk hingga mendekati Presiden tidak boleh terulang kembali. Paspampres diminta untuk menegakkan aturan secara benar.
"Kasus dimana ada orang yang berlari dan menempel ke Presiden itu tidak boleh terjadi lagi. Tegakkan aturan," kata Hasanuddin.
Ia menyatakan bahwa pengamanan yang dilakukan oleh Paspampres haruslah zero risk. Karena itu, dia mengingatkan pengamanan yang dilakukan kepada Presiden tidak boleh main-main.
"Karena apa? karena kita tidak tau semua orang punya niat baik. Karena teori teori dalam pengamanan presiden itu harus zero risk. Harus nol. Tidak bisa main-main," jelasnya.
Hasanuddin menuturkan, seharusnya Paspampres bisa melakukan langkah antisipasi agar tidak adanya orang yang bisa mendekat iring-iringan Jokowi. Hal itu dinilai bisa membahayakan keamanan Presiden.
