Berita Prabumulih

Pendaftaran PPK Pemilu 2024 Prabumulih Ramai, Gaji Naik dan Ada Asuransi

Pendaftaran  Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)  Pemilu 2024 di Prabumulih ramai diminati.

Penulis: Edison | Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON
Sejumlah Peserta berkonsultasi tentang Pendaftaran PPK Pemilu 2024 di KPU Prabumulih, Senin (28/11/2022). 

Laporan wartawan Tribun Sumsel Edison Bastari


TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Pendaftaran  Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)  Pemilu 2024 di Prabumulih ramai diminati.

Komisioner KPUD Prabumulih, Kosim Cikming mengungkapkan terhitung hingga Senin (28/11/2022) jumlah pendaftar diatas 533 peserta.

"Untuk pendaftar sudah cukup banyak sesuai data kita hingga Minggu (27/11/2022) sekitar pukul 16.00 sudah sebanyak 533 peserta, artinya hari ini sudah diatas itu. Karena rekap kita tutup pukul 16.00," ungkapnya ketika diwawancarai di KPUD Prabumulih.

Kosim mengungkapkan, di kota Prabumulih tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti seleksi PPK cukup tinggi bahkan jika dikalkulasi lebih tinggi dari kabupaten lain.

"Contoh kita lihat di Lahat pendaftar sudah 1300 tapi kita lihat jika dibagi 24 kecamatan tentu sedikit, OKI sudah 700 tapi 18 Kecamatan, sedangkan kita hanya 6 kecamatan sudah 533 dan biasanya mencapai lebih dari 1000," katanya.

Tingginya peminat PPK tersebut kata Kosim disebabkan beberapa faktor, pertama kemungkinan sosialisasi pihaknya baik melalui medsos hingga ke kelurahan dinilai berhasil. 

"Kemungkinan pertama karena sosialisasi kita ke seluruh masyarakat berhasil, kedua dulu ada isu bahwa ada pembatasan periodeisasi dan batasan umur nyatanya tidak ada," jelasnya.

Disinggung mengenai gaji PPK naik, Kosim mengakui jika ada kenaikan dari uang kehoatan yang akan diterima oleh badan Ad hoc yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

"Istilahnya di kami ini bukan gaji tapi uang kehormatan, jadi memang sedikit ada kenaikan untuk periode ini," katanya.

Lebih lanjut Kosim merinci, jika pemilu 2019 lalu untuk ketua PPK menerima Rp 1,85 juta naik menjadi Rp 2,5 juta, lalu untuk anggota Rp 1,8 juta menjadi Rp 2,2 juta.

"Untuk tingkat PPS yang dulu Rp 900 ribu kini menjadi Rp 1,5 juta dan anggotanya sekitar Rp 1,3 juta. Di tingkat KPPS juga ada kenaikan dimana dulu Ketua Rp 550 ribu dan anggota Rp 500 ribu, kini menjadi Rp 1,2 juta ketua dan Rp 1,1 juta untuk anggota," bebernya.

Tidak hanya itu, Kosim menuturkan jika terhadap petugas PPK, PPS dan KPPS juga diberikan sejenis uang asuransi dimana jika badan Ad Hoc itu meninggal dunia saat melaksanakan tugas maka akan mendapat santunan.

"Untuk yang meninggal akan dapat santunan Rp 36 juta ditambah biaya pengurusan jenazah Rp 10 juta, jika cacat tetap menerima Rp 36 juta, jika luka berat menerima Rp 16 juta dan luka ringan sekitar Rp 8 juta. Itu tambahan perhatian pemerintah untuk penyelenggara badan Ad Hoc dan tentu ada syarat untuk menerima," tuturnya seraya mengatakan kemungkinan ini juga penyebab ramai pendaftar.

Baca juga: Ridho Tegaskan Proyek di Prabumulih Tak Boleh Dibayar Sebelum Diaudit Inspektorat

Disinggung berapa lama masa kerjanya, Kosim menjelaskan untuk masa kerja PPK selama 15 bulan dan belum diketahui apakah diperpanjang untuk pilkada atau tidak.

"Untuk masa kerja 15 bulan hingga pemilu dan apakah nantinya akan dilanjut atau tidak masih menunggu," bebernya seraya menuturkan untuk penutupan pendaftaran PPK akan berakhir pada 29 November mendatang.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved