Ridho Tegaskan Proyek di Prabumulih Tak Boleh Dibayar Sebelum Diaudit Inspektorat

Laporan wartawan Tribun Sumsel Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM mengungkapkan saat ini pihaknya menurunkan tim Inspektorat untuk memeriksa seluruh proyek pembangunan di kota Prabumulih.

"Jadi informasi kita terima, BPK akan turun ke Prabumulih pada Januari atau Februari, sedangkan kita Desember akan penagihan jadi inspektorat turun untuk memeriksa," ungkap Ridho kepada wartawan, kemarin.

Orang nomor satu di kota Prabumulih itu mengatakan, per tanggal 15 Desember 2022 seluruh pengerjaan proyek yang akan menagih harus sudah masuk dan pada 25 Desember seluruh pembayaran sudah harus tuntas.

"Alhamdulillah kita dua kali laporan keuangan tercepat di indonesia, kita WTP dan kerugian negara alhamdulilah bagus. Kita tegaskan tidak ada lagi pembayaran diatas tanggal 25 Desember," bebernya.

Ridho menuturkan, pihaknya bersyukur selama beberapa tahun terakhir yang diprogramkan berhasil dan menekan kerugian negara.

"Jadi ada dua program kita bagus, pertama mempercepat pengerjaan dan kedua kualitas bagus karena tak ada guna juga dia kerja tidak bagus karena akan kena audit juga," lanjutnya.

Pria gemar olahraga ini mengaku, proyek pembangunan dilakukan di kota Prabumulih tidak boleh dibayarkan jika belum dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat atau BPK.

"Tidak boleh dibayar sebelum dibayar, proyek yang belum selesai tentu Inspektorat bisa menerka bakal selesai atau tidak, auditor yang lebih bisa menilai itu," katanya. 

Baca juga: Ruas Tol Prabumulih Muara Enim Tinggal Eksekusi Ganti Untung, Target Rampung 2024

Untuk diketahui, saat ini Inspektorat di kota Prabumulih dibawah pimpinan Indra Bangsawan yang sebelumnya bertugas di Kejaksaan Tinggi (Kejati) menjadi sangat aktif dalam melakukan audit di instansi pemerintah kota Prabumulih.

Pemeriksaan dilakukan di hampir seluruh instansi di kota Prabumulih untuk mengantisipasi adanya penyimpangan yang berdampak pada kerugian keuangan negara dan berujung ke permasalahan hukum.