Syarat Daftar PPK Kecamatan Pemilu 2024, ini Dokumen yang Harus Diupload di SIAKBA

TRIBUNSUMSEL. COM, PALEMBANG, - Selain mendaftar secara online melalui aplikasi SIAKBA, calon
anggota badan Ad Hoc penyelenggara pemilu PPK (Tingkat Kecamatan) juga wajib memenuhi berbagai dokumen yang wajib diupload sebagai kelengkapan persyaratan.

Beberapa dokumen yang wajib diupload nantinya harus diupload meliputi surat pendaftaran, fotocopy KTP asli, pas photo, daftar riwayat hidup, surat pernyataan, surat keterangan sehat jasmani rohani dan bebas narkoba, ijazah terakhir dilegalisir.

Diketahui, KPU kota Palembang menjadwalkan membuka pendaftaran calon anggota badan Ad Hoc penyelenggara pemilu PPK (Tingkat Kecamatan) yang diperkirakan akan dimulai pada tanggal 22-29 November 2022 mendatang. 

Baca juga: Cara Mendaftar PPK dan PPS Pemilu 2024 Menggunakan Aplikasi SIAKBA, Panduan dari KPU Ogan Ilir

Dalam rekrutmen tersebut, diperkirakan masa kerja PPK terhitung mulai 2-4 Januari 2023 sampai 1 April 2024.

Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Palembang Kurniawan, mengatakan dalam perekrutan anggota PPK memiliki beberapa persyaratan.

Selain harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, juga diutamakan soal usia maksimal 55 tahun, mengingat perkerjaan nanti akan berat.

Dijelaskan Kurniawan KPU Palembang membutuhkan sebanyak 90 anggota PPK dari 18 Kecamatan yang tersebar, dengan masing- masing 5 anggota PPK per Kecamatan.

"Pada pasal 35 ayat 2 hanya menjelaskan persyaran bagi anggota KPPS (TPS) yang memang tidak melebih 55 tahun, sedangkan untuk PPK dan PPS ada kata- kata diutamakan karena tugas PPK dan PPS ini itu sangat berat berkaca dari pemilu 2019 lalu, " terangnya.

Diungkapkan Kurniawan, pendaftaran anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu 2024 akan dilakukan secara online menggunakan sistem teknologi informasi khusus yang dibuat KPU.

Aplikasi itu diberi nama Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc atau disingkat SIAKBA.

Untuk mendaftarkan diri menjadi anggota badan adhoc Pemilu 2024 anda diwajibkan untuk memiliki akun SIAKBA yang akan digunakan untuk pendaftaran.

"Jadi semua dilakukan secara online untuk pendaftarannya dengan mengupload dokumen persyaratan, " bebernya.

Beberapa persyaratan menjadi anggota PPK, mulai dari WNI, berusia minimal 17 tahun, setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan Cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

Kemudian, mempunyai integritas pribadi yang kuat jujur dan adil. 

Baca juga: Cara Cek Tilang Elektronik (ETLE) Palembang, Langkah Hingga Bayar Denda

Tidak menjadi anggota parpol, berdomisili dalam wilayah kerja PPK, mampu secara jasmani rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba (dibuktikan dengan surat dari Puskesmas/RS pemerintah).

Selanjutnya, pendidikan minimal SMA sederajat (ijazah yang dilegalisir terbaru).

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun lebih dibuktikan dari surat pengadilan negeri.

Dimana surat dapat diunduh melalui www.siakba.kpu.go.id, dan beberapa surat dokumen yang diupload di siakba.

"Untuk surat sehat jasmi dan rohani, termasuk bebas narkoba kita belum tahu apakah dari awal pendaftaran, namun jika sesuai PKPU 8 tahun 2022 harus dilampirkan, tapi kita masih menunggu Juknis dari KPU RI, " tandasnya.

Beberapa dokumen yang dibutuhkan lainnya dan harus diupload yaitu, surat pendaftaran, fotocopy KTP asli, pas photo, daftar riwayat hidup, surat pernyataan, surat keterangan sehat jasmani rohani dan bebas narkoba, ijazah terakhir dilegalisir.

Ditambahkan Kurniawan, anggota PPK dan PPS nanti akan bekerja sekitar 20 bulan selama pelaksaan pemilu legislatif dan Pemilu Presiden.

"Untuk masa kerjanya, sekitar 20 bulan dan itu diluar Pilkada. Kita tidak tahu apakah hanya evaluasi atau rekrutmen ulang, masih menunggu regulasi KPU RI, " paparnya.

Mengenai honor yang akan diterima anggota PPK dan PPS yang ada, ia memastikan nilainya lebih besar saat pemilu 2019 lalu.

Dimana untuk ketua PPK akan menerima honor sekitar Rp 2,5 juta dari sebelumnya Rp 2,2 juta. Sedangkan anggota PPK menerima Rp 1,8 juta dari sebelumnya Rp 1,6 juta.

"Kalau untuk PPS, KPPS dan Pentalir saya lupa, yang pasti ada kebaikan semua, mengingat beban kerja akan semakin berat pemilu 2024," tukasnya.

Disisi lain pihaknya juga membuka Help Desk Siakba di kantor KPU Palembang yang telah dimulai beberapa hari dan berlangsung hingga terbentuknya PPK dan PPS, yang dimana Help Desk Siakba ini menjadi tempat masyarakat yang ingin mendaftar dan mengetahui caranya.

"Jadi silahkan ke KPU, nanti akan dijelaskan cara melakukan pendaftaran, dan kita akan jelaskan, " pungkasnya.

Sementara salah satu warga Palembang Dudun (45) mengaku datang ke Help Desk Siakba KPU Palembang untuk mengetahui secara detik syarat dan cara pendaftaran sebagai anggota PPK, karena sekarang pakai sistem on line.

"Iya bertanya dan berkonsultasi dulu, tapi kita yang bingung harus melampirkan surat bebas narkoba dulu, yang jelas tidak murah. Kalaupun kita serahkan, belum tentu juga lulus administrasi dan tahapan selanjutnya nanti, " pungkas warga Kalidoni ini.

Baca berita lainnya di Google News