Bupati Bangkalan Tersangka
Duduk Perkara Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron Dilarang ke Luar Negeri, Status Tersangka
Bupati Bangkalan Abdul Latief Amin Imron ternyata sudah berstatus tersangka kasus dugaan korupsi.
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM -- Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron ternyata sudah berstatus tersangka kasus dugaan korupsi.
Komisi pemberantasan korupsi (KPK) sudah mencegah Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron untuk pergi keluar negeri.
Abdul Latif Amin Imron diketahui melakukan dugaan jual beli jabatan di pemerintahannya.
Hal tersebut disampaikan wakil ketua KPK, Alexander Marwata kepada awak media, Jumat (28/10/2022).
Alexander Marwata menjelaskan status kasus yang menjerat bupati Bangkalan Abdul Latief Amin Imron sudah nik ke tahap penyidikan.
Adapun pihaknya sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan barang milik Abdul Latif Amin Imron.
"Ya pasti kalau sudah ada penyidikan, sudah ada tersangkanya kan," Alex menekankan.
Alex menyampaikan kasus yang diduga melibatkan Abdul Latif Amin Imron.
Ia mengatakan penyidikan terkait perkara suap jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa (PBJ)
Lebih Jauh Alex mengatakan, awal mula kasus ini diketahui berdasarkan adanya laporan masuk.
"Awalnya ada yang lapor terjadi jual beli jabatan, setelah didalami mungkin ada kegiatan PBJ. Kan bisa jadi. Ada terkait perizinan. Kan umumnya seperti itu," kata Alex.
Baca juga: Penyebab Bupati Bangkalan Abdul Latif Ditetapkan sebagai Tersangka, Tak hanya Jual Beli Jabatan
Sebelumnya, berdasarkan Informasi yang dihimpun, lembaga antirasuah itu sedang mengusut kasus dugaan rasuah di wilayah kekuasaan Abdul Latif Amin Imron.
Sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka menyusul peningkatan penanganan kasus ke tahap penyidikan.
Salah satu pihak yang disebut-sebut dimintai pertanggungjawaban hukum yakni Abdul Latif Amin Imron.
Tim penyidik KPK pun telah melakukan serangkaian upaya paksa penggeledahan di sejumlah lokasi, seperti kantor dan dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan.
Kantor DPRD Bangkalan juga turut digeledah tim KPK. Adapun lokasi yang dituju yakni ruang pimpinan DPRD Bangkalan.
Sementara kantor dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan yang digeledah yakni, kantor Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bangkalan, Kantor Dinas Perdagangan, dan kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKDPSDA) Pemkab Bangkala.
Kepala BKDPSDA Pemkab Bangkalan Agus Leandy mengatakan, penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK pada sejumlah kantor dan dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan terkait dugaan suap lelang jabatan.
Bukti yang sedang dicari penyidik salah satunya dokumen terkait asesmen lelang jabatan.
"Itu sesuai surat tugas yang ditunjukkan tim saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Kepegawaian tadi," kata Agus dalam keterangan pers di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (25/10/2022) kemarin.
Sebelumnya, lembaga antirasuah mengusut kasus dugaan rasuah di wilayah kekuasaan Abdul Latif Amin Imron.
Sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka menyusul peningkatan penanganan kasus ke tahap penyidikan.
Salah satu pihak yang disebut-sebut dimintai pertanggungjawaban hukum yakni Abdul Latif Amin Imron.
Tim penyidik KPK pun telah melakukan serangkaian upaya paksa penggeledahan di sejumlah lokasi, seperti kantor dan dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan.
Kantor DPRD Bangkalan juga turut digeledah tim KPK. Adapun lokasi yang dituju yakni ruang pimpinan DPRD Bangkalan.
Baca juga: Kabar Lesti Kejora Jadi Tulang Punggung Keluarga Pasca Rizky Billar Diboikot, Manajer Beberkan Fakta
Sementara kantor dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan yang digeledah yakni, kantor Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bangkalan, Kantor Dinas Perdagangan, dan kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKDPSDA) Pemkab Bangkala.
Kepala BKDPSDA Pemkab Bangkalan Agus Leandy mengatakan, penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK pada sejumlah kantor dan dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan terkait dugaan suap lelang jabatan.
Bukti yang sedang dicari penyidik salah satunya dokumen terkait asesmen lelang jabatan.
"Itu sesuai surat tugas yang ditunjukkan tim saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Kepegawaian tadi," kata Agus dalam keterangan pers di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (25/10/2022) kemarin.
(*)
Baca berita lainnya di Google News.
