Pemilu 2024 : Giliran FX Hadi Rudyatmo Terancam Sanksi PDIP Usai Dukung Ganjar Pranowo Jadi Capres

TRIBUNSUMSEL.COM - Isu panas menjelang Pemilu 2024 kini semakin terasa. Sejumlah tokoh mengaku sudap siap maju di Pilpres 2024, salah satunya ialah Ganjar Pranowo.

Namun, usai ngaku siap maju sebagai Capres di Pilpres 2024 mendatang, Ganjar Pranowo malah terkena sanksi dari PDIP.

Usai Ganjar Pranowo, kini giliran FX Hadi Rudyatmo yang terancam sanksi dari PDIP jelang Pemilu 2024 mendatang.

Seperti diketahui, eks Wali Kota Solo sekaligus Ketua DPC PDI-P Solo, FX Hadi Rudyatmo menyatakan kesiapannya atas panggilan dari Bidang Kehormatan PDI-P padanya, hari ini Rabu (26/10/2022).

Pemanggilan DPP PDI-P kepada FX Rudy merupakan imbas dari pernyataan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang.

Pemanggilan pada FX Rudy ini juga dilakukan setelah DPP PDI-P lebih dulu memanggil Ganjar Pranowo, karena pernyataannya yang menyebut siap untuk jadi capres.

FX Rudy menyebut pemanggilan kader oleh partai adalah suatu hal yang biasa baginya.

Baik itu pemanggilan untuk pemberian hukuman atau penghargaan kepada kader tersebut.

Karena hal tersebut menunjukkan jika kader masih diperhatikan oleh DPP partai.

"Setiap kader kalau itu ada panggilan, entah itu punishment atau reward, saya anggap bahwa ini merupakan salah satu hal yang biasa."

"Karena kader masih diperhatikan oleh DPP Partai," kata FX Rudy dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (26/10/2022).

Lebih lanjut, FX Rudy menuturkan dirinya masih akan mendukung Ganjar Pranowo untuk maju sebagai capres.

Meskipun dukungannya kepada Gubernur Jateng itu kini berujung pada panggilan DPP PDI-P padanya.

Namun FX Rudy menegaskan jika keputusan soal capres ini tetap ada pada Ketua Umum, yakni Megawati Soekarnoputri.

"Nek konsisten yo tetep (Dukung Ganjar), namun semua kan dari Ketua Umum," tegasnya.

Diketahui sebelumnya, pemanggilan DPP PDI-P kepada FX Rudy dibenarkan oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Hasto menyebut FX Rudy dipanggil pada hari ini Rabu (26/10/2022), tepatnya pukul 11.00 WIB.

"Pak Rudy dipanggil hari Rabu ya. Jam 11," ucap Hasto dilansir Kompas.com, Rabu (26/10/2022).

Hasto menambahkan pihaknya akan melakukan hal yang sama kepada semua kader.

Sehingga FX Rudy juga akan dipanggil untuk menegakkan disiplin organisasi.

"Kami melakukan hal yang sama karena hukum harus berkeadilan di PDI Perjuangan sehingga Pak Rudy pun juga akan kami tegakkan disiplin organisasi," imbuhnya.

Baca juga: Gara-gara Nyatakan Siap Jadi Capres 2024, Ganjar Pranowo Dijatuhi Sanksi oleh DPP PDIP

Baca juga: Pemilu 2024 : Reaksi Tak Terduga Megawati Soal Ganjar Pranowo Siap Jadi Capres di Pilpres 2024

Ganjar Pranowo Dapat Sanksi Teguran dari DPP PDI Perjuangan

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, DPP PDIP menjatuhkan sanksi teguran lisan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas pernyataannya siap calon presiden (capres) 2024.

Terhadap sanksi tersebut, Ganjar mengatakan dirinya akan memperbaiki komunikasinya.

"Tadi diberikan sanksi lisan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki," kata Ganjar di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Ganjar menuturkan saat memberikan klarifikasi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa capres kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Pak sekjen sudah bicara, lihat baju saya, semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan Ketum. Jadi semua pasti akan mengikuti," ujarnya.

Ia menuturkan saat ini pihaknya terus bekerja berupaya mengendalikan inflasi dalam mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sekarang kita bekerja mengendalikan inflasi dan ini bagian dari kita mendukung pemerintahan nasional," ucapnya.

Sementara, Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun mengatakan pihaknya menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Ganjar.

"Jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar sebagai kader," kata Komaruddin Watubun di kantor DPP PDIP.

Komaruddin mengatakan pernyataan Ganjar menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat.

"Meskipin tidak melanggar, tapi pernyataan ini menimbulkan multifafsir kdpada publik," ujarnya.

Komaruddin menegaskan penegakan sanksi terhadap kader PDIP tak pandang bulu, termasuk soal Dewan Kolonel.

"Sama seperti jatuhkan sanksi pada teman-teman yang menamakan diri seperti Dewan Kolonel," ungkap dia.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fersianus Waku)(Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com