Mahasiswa UIN Korban Pelecehan Senior

Penganiayaan Mahasiswa UIN di Palembang, DPRD Sumsel Panggil Rektorat, Syaiful Dilaporkan ke BK

Keluarga mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang korban penganiayaan senior berharap pelaku penganiayaan dapat hukuman setimpal.

TRIBUN SUMSEL/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Komisi V DPRD Sumsel segera memanggil pihak Rektorat atau kampus UIN Raden Fatah Palembang terkait kasus penganiayaan mahasiswa UIN di Palembang, Arya Lesmana Putra. 

TRIBUNSUMSEL. COM, PALEMBANG - Kasus dugaan penganiyaan dan pelecehan mahasiswa UIN di Palembang yang dialaminya Arya Lesmana Putera di Bumi Perkemahan Gandus saat menjadi peserta Diksar UKMK Litbang UIN Raden Fatah Palembang, terus bergulir.

Keluarga Arya Lesmana Putera, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang korban penganiayaan senior berharap para pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya mendapatkan hukuman setimpal dan jadi pelajaran ke depan.

Hal itu disampaikan orang tua Arya, Rusdi saat audensi bersama Komisi V DPRD Sumsel, Jumat (14/10/2022) di ruang rapat komisi V.

"Para pelaku-pelakunya kalau bisa dipenjarakan, karena ini menyangkut harkat martabat keluarga. Karena sakit pak rasanya aku dak pernah nangani atau goconya, kira- kira uwong lain goconya sakit dak hati," kata Rusdi didampingi sang anak Arya dan kuasa hukum dari Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Sumatera Selatan Berkeadilan.

Baca juga: Kebakaran Rumah Panggung Kayu di Talang Kepuh Gandus Palembang, Semua Hangus Kecuali Alquran

Dijelaskan Rusdi, yang lebih miris selain mengalami penganiayaan, anaknya yang merupakan Hafiz Al-Quran itu juga mengalami pelecehan seksual dengan ditelanjangi.

"Jadi aku minta tolong Pak aku, atas nama keluarga minta tolong kasus ini diselesaikan cara sesuai, kami minta keadilan. Kalau tidak ada pengacara dari YBH mungkin sudah damai, karena kita tidak tahu apa-apa dengan didatangi orang iya iya bae (saja). Kalau ini masih dak selesai ke depan bisa ada yang mati kira- kira, kalau diungkap seperti ini bisa jadi perbaikan diksar itu, " ucapnya.

Ketua Komisi V DPRD Sumsel Susanto Adjis menerangkan, setelah mendengarkan penjelasan dari korban, keluarga dan pengacaranya, pihaknya juga akan segera memanggil pihak Rektorat atau kampus untuk mendengarkan penjelasannya mengingat pihak rektorat pasti mengetahui, dan pihaknya akan terus mengawal.

"Ke depan sudah kita ambil sikap, akan panggil pihak rektorat ke DPRD agar kita tahu, karena kegiatan ini ada dikampus dan mau kejelasan sejelasnya disana, meski alat bukti sidah disampaikan ke kita dan cukup alasan memanggil, " ucapnya, seraya tak menutup kemungkinan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) atas kejadian itu.

Ditambahkan politisi PDI Perjuangan ini, jajaran Komisi V DPRD Sumsel meski bajunya berbeda- beda, tapi jika berbicara kepentingan rakyat tidak ada yang berbicara soal warna baju, dan apalagi menyangkut dunia pendidikan yang tidak diperbolehkan atau mentoleransi kekerasan.

"Apalagi ini dilevel kampus dan saya pastikan dan yakinkan secara pribadi dan kolektif, dewan ini sudah ada contohnya komisi V mengawal proses beberapa waktu lalu, dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan penegakkan hukum tidak boleh diskriminasi, " ucapnya.

Sedangkan terkait dilaporkannya Wakil Ketua Komisi V Mgs Syaiful Padil ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumsel, pihaknya menilai BK akan menyikapinya secara profesional

"Pak Syaiful melakukan fungsi pengawasan itu melekat, dan itu menjadi hak anggota dewan. Terus terang saya masih mengatakan dalam kontrol objektif apa yang dilakukan Syaiful, terus terang saya katakan terbuka Syaiful tidak sendirian tapi semua anggota komisi V sepanjang itu kegiatan yang benar, dan yakinkan itu benar kita tidak akan tinggalkan s
Syaiful sendirian, " paparnya.

Di sisi lain pihaknya berharap penegakkan hukum atas dugaan penganiayaan itu, bisa ditindak secara profesional oleh pihak kepolisian, mengingat bukti yang ada cukup kuat.

"Saya masih berharap dan yakin, pihak kepolisian masih tetap mensuport ini dan tetap menindaklanjuti kasus ini sesuai pengaduan pihak pengacara ke Polisi, " tegasnya.

Mgs Syaiful sendiri saat dikonfirmasi terkait adanya laporan dari Presma UIN Raden Fatah Palembang ke BK DPRD Sumsel tak mempermasalahkannya, dan pihaknya ingin memperjuangkan hak masyarakat Sumsel yang teraniaya.

"Soal aduan silakan ke BK DPRD Sumsel, dan mereka harus menyampaikan alat bukti, dan dalam hal apa kami memperkeruh permasalahan soal itu, " tandasnya.

Di tempat yang sama, perwakilan kuasa hukum Arya dari YBH Sumsel Berkeadilan mengucapkan terima kasih sudah diberi wadah dan kesempatan untuk mengadu.

"Kami berharap pihak kepolisian juga bisa menindaklanjuti segera laporan kita, dan ada rasa keadilan, " pungkasnya.

Baca berita lainnya langsung dari google news

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved