Berita Pilpres 2024
Pemilu 2024 : PDIP Bicara Wacana Reshuffle Kabinet Jokowi Usai NasDem Usung Anies di Pilpres 2024
Hal tersebut tak lepas usai, NasDem resmi mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang.
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - PDIP kini mulai bicara soal reshuffle kabinet pemerintah Jokowi jelang Pemilu 2024 mendatang.
Isu reshuffle kabinet jelang Pemilu 2024 ini muncul bukan tanpa sebab.
Hal tersebut tak lepas usai, NasDem resmi mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang.
Kini yang terbaru, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila melakukan perombakan kabinet atau reshuffle terhadap para menterinya.
Hasto mengatakan Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk mendampinginya dalam menyelesaikan masalah.
"Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat," kata Hasto di kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Hasto menuturkan hal tersebut guna pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berada dalam kondisi "sense of happiness" di pemilihan umum (pemilu) 2024.
"Supaya nanti di pemilu 2024 dalam kondisi sense of happiness yang tinggi karena kabinet saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyatnya," ujarnya.
Ia menyebut Jokowi berhak melakukan perombakan kepada para menterinya yang tak sejalan dengan perintahnya.
"Sehingga Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimiliknya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden," ucapnya.
Lebih lanjut, Hasto juga menyingung menteri yang antitesa terhadap visi-misi Presiden Jokowi.
"Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden," ungkapnya.
Baca juga: Pemilu 2024 : Politisi NasDem Sebut Duet Anies Baswedan-Puan Maharani Buat Pilpres Cukup 1 Putaran
Baca juga: Pemilu 2024 : Politisi PDIP Pastikan Anies Baswedan Bakal Kalah di Jateng Jika Maju di Pilpres 2024
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa rencana perombakan kabinet atau reshuffle selalu ada.
Hal itu dikatakan Jokowi menjawab kemungkinan adanya reshuffle setelah NasDem mendeklarasikan Gubernur Jakarta Anies Baswedan sebagai capres 2024.
“Rencana selalu ada,” kata Jokowi seusai meninjau proyek kereta cepat di Bandung, Jawa Barat, Kamis.
Menurut Jokowi, rencana tersebut nantinya akan diputuskan apakah akan dilakukan atau tidak.
“Pelaksanaannya nanti diputuskan,” ujarnya.
Sebelumnya, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai tipis kemungkinan Presiden Jokowi mereshuffle menteri yang berasal dari kader Partai Nasdem.
Menurutnya Jokowi tidak akan mereshuffle menteri dari Partai Nasdem karena terikat kontrak politik dengan Kabinet Indonesia Maju, meskipun Partai Nasdem sudah menegaskan sikap politiknya mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
"Surya Paloh telah menyatakan komitmennya untuk mengamankan Jokowi hingga Oktober 2024. Jadi kelihatannya juga Jokowi tidak akan mencopot menteri-menterinya," kata Ujang kepada Tribunnews, Selasa (11/10/2022).
Ujang menuturkan, komitmen Jokowi dan Nasdem lima tahunan. Jadi kecil kemungkin akan ada reshuffle.
"Karena itu komitmen lima tahunan antara Jokowi dan Nasdem. Kalau komitmen lima tahunan artinya kecil kemungkinan Jokowi mereshuffle," sambungnya.
Menurut Ujang, Jokowi akan rugi sendiri jika mereshuffle menteri dari Partai Nasdem. Artinya Jokowi ingkar janji atas komitmen yang telah dibuat.
"Karena rugi juga, jika Jokowi mereshuffle menteri Nasdem artinya ingkar janji karena komitmen koalisi tersebut hingga 2024," katanya.
Lulusan Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini berikan pandangannya jika Jokowi mereshuffle menteri dari partai nasdem.
"Jika Tuhan mengizinkan Anies dan Nasdem menang. Lalu capres dan cawapres yang didukung Jokowi kalah lalu Jokowi minta perlindungan dengan siapa. Itukan bahaya juga karena akan dicari-cari kesalahannya dan tidak aman," tutupnya.
Menurut Ujang berkompromi dan membiarkan kader Nasdem tetap menjadi menteri kabinet pemerintahan Jokowi merupakan kompromi yang biasa saja dalam berpolitik.
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com