Berita Prabumulih

DPRD Prabumulih Nilai Sejumlah Pejabat Tak Sesuai Bidang dan Tak Tahu Tupoksi

DPRD Prabumulih meminta Pemerintah kota Prabumulih agar dalam menempatkan para pejabat sesuai dengan bidang ilmu sehingga menguasai dan Paham Tupoksi

Penulis: Edison | Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON
Ketua DPRD Prabumulih, Sutarno SE 

 Laporan wartawan Tribun Sumsel Edison Bastari


TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih meminta Pemerintah kota Prabumulih agar dalam menempatkan para pejabat sesuai dengan bidang ilmu sehingga menguasai dan paham tugas pokok serta fungsi (Tupoksi)

Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Prabumulih, Sutarno SE ketika diwawancarai wartawan.

"Kita tadi menggelar paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar walikota terkait RAPBD 2023, banyak yang menjadi stresing diantaranya penempatan jabatan agar sesuai dengan tupoksi atau bidang masing-masing," tegasnya.

Sutarno menjelaskan ada beberapa fraksi yang menyampaikan pandangan umum terkait hal itu dan pejabat saat ini dinilai masih banyak yang tidak sesuai bidang ilmu.

"Menurut kawan-kawan dewan ada yang tidak sesuai bidang, tadi yang menyampaikan Fraksi Golkar, Hanura dan PPP kalau tidak salah," jelasnya.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengaku cukup banyak jabatan yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu pejabat yang menjabat.

Tidak hanya di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) namun bahkan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

"Jadi ada banyak yang tak sesuai bidangnya, di kelurahan, jabatan kelurahan dan tidak bisa kita sebutkan secara rinci tadi sudah kita sampaikan masukan terkait penempatan agar sesuai bidangnya," bebernya.

Lebih lanjut Sutarno mengaku pihaknya sebagai anggota dewan mengkritisi hal itu disebabkan dengan pejabat tidak mengerti tupoksi maka akan membuat masyarakat menjadi tidak terlayani dengan baik.

"Kenapa harus menguasai bidang dan tupoksi karena mereka kan berhadapan dengan masyarakat. Mereka kan harus melayani masyarakat," lanjutnya.

Baca juga: Truk Tabrak 2 Motor dan Pedagang, Satu Orang Meninggal Kecelakaan di Prabumulih Belakang Pasar

Ditanya apakah dengan tidak sesuainya para pejabat dengan disiplin ilmu dan tupoksi mempengaruhi serapan anggaran, Sutarno mengaku bukan masalah serapan anggaran tapi pelayanan terhadap masyarakat secara umum.

"Ini lebih kepada pelayanan," katanya seraya mengatakan pejabat harus bisa melayani masyarakat.
 

 

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved