Berita Palembang

Dipanggil DPRD Sumsel, Pertamina Jelaskan Langkah Atasi Antrian di SPBU

Pertamina Patra Niaga MOR II Sumbagsel menjelaskan langkah konkret atasi antrian di SPBU Sumsel pasca kenaikan BBM.

TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF
Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pimpinan DPRD dan Komisi IV bersama Dinas Energi SDM, pertamina, BPH Migas, Hiswana Migas di ruang rapat Banggar, Senin (3/10/2022). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,-- Buntut antrian kendaraan SPBU di Sumsel pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

DPRD Sumsel memanggil  Pertamina terkait antrian kendaraan  SPBU di Sumsel sebagai dampak  kenaikan BBM.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pimpinan DPRD dan Komisi IV bersama Dinas Energi SDM, pertamina, BPH Migas, Hiswana Migas di ruang rapat Banggar, Senin (3/10/2022).

"Kan kasian masyarakat, bahkan untuk isi yang non subsidipun juga susah karena terjadinya antrian panjang dan menutup jalan, tidak hanya roda 4 juga roda 2," kata ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati.

Selain Pertamina, wakil rakyat juga mempertanyakan peran BPH Migas dalam hal pengawasan adanya dugaan penyelewangan.

Terlebih, sikap Pertamina yang tidak berkoordinasi selama ini, begitu juga BPH Migas dan Hiswana Migas. Apakah tidak melihat fakta di lapangan ini sebagai persoalan.

"Ketika BBM naik, kemudian sekarang antrian panjang. Masyarakat mengeluh dan demo-nya ke kami. Bapak-bapak dari Pertamina harus tahu itu. Kita minta solusinya jangan masyarakat kecil dijadikan alasan," sesalnya.

Dikatakan RA Anita, harus ada ketegasan dari pertamina mana mobil yang harus beli industri, mana tidak boleh subsidi. Kasian masyarakat terutama driver online mau cari uang ngantri panjang, lewat banyak orderan.

"Kongkritnya minta bagaimana antrian itu tidak mengular, buka jangan satu jalur (nozzle) dan tambah kuota. Ini kewenangan Pertamina," tegasnya.

Hal senada diungkapkan ketua Komisi IV,  Holda, Politisi Demokrat ini mengingatkan bahwa Sumsel adalah lumbung Migas tapi tidak sebanding dengan apa yang didapatkan.

Buktinya kuota terbatas, bahkan kecil dan masyarakat dibuat antri panjang.

"BBM naik malah antrian makin panjang, masyarakat ngeluhnya ke kami, bukan ke bapak. Jadi kita minta solusi kongkritnya, dan cepat. Apalagi kuota kita menghawatirkan pertengahan Oktober ini diprediksi habis, ini segera," pintanya.

Ditempat yang sama GM PT Pertamina Patra Niaga MOR II Sumbagsel Aji Anom Purwasakti mengaku antrian panjang ini adalah dampak kenaikan BBM.

Jika selama ini beli non subsidi karena gap harga yang jauh jadinya beralih ke subsidi.

 "Sementara tidak ada larangan, begitu juga banyak beli buat jual lagi (eceran) dan konsumen industri beli subsidi," ungkapnya.

Ia meminta maaf kepada wakil rakyat yang selama ini belum ada komunikasi, dan selanjutkan akan berkoordinasi instens untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Jangka pendek kami akan minta usulan tambahan kuota, bersama Kadis ESDM Sumsel dan BPH Migas. Kedua remaping SPBU nozzle SPBU akan menambah jalur dan sosialisasi kepada masyarakat agar subsidi tepat," ungkapnya.

Baca juga: Pasca Kerusuhan Kanjuruhan, Gubernur Sumsel Cemaskan Event Internasional di Palembang

Sementara, Kadis ESDM Sumsel Hendriyansah mengakui akibat dari kenaikan BBM mengancam ketersedian kuota bahan bakar jenis tertentu (solar) dan bahan bakar khusus penugasan (pertalite). Dimana, kuota Sumsel berdasarkan keputusan BPH Migas 566.562  (solar) dan 704.152 (pertalite).

"Kuotanya sudah tergerus, diperkirakan pertengahan oktober habis. Kita sudah kordinasi pertamina, minyaknya ada secara material tapi karena penyaluran berdasarkan kuota jadi ini akan kita usulkan tambahan," pungkasnya

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved