Berita Kemenkumham Sumsel

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ikuti Dialog Publik RUU KUHP

Pembentukan RUU KUHP,  telah melibatkan partisipasi berbagai pihak sepeti lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat/budaya

Editor: Sri Hidayatun
Humas Kemenkumham Sumsel
Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Harun Sulianto mengikuti Dialog Publik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) secara virtual, Senin (26/9/2022). 

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG- Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Harun Sulianto mengikuti Dialog Publik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) secara virtual, Senin (26/9/2022).

Kegiatan tersebut digelar oleh Kanwil Kemenkumham  Banten Bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Banten, bertempat di Auditorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Kegiatan diikuti para akademisi, tokoh agama, dan masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat, aparat penegak hukum, LBH, ASN, jajaran Pemda Banten , dan seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham di Indonesia.

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy Omar Sharif Hiariej selaku narasumber menjelaskan bahwa phingga para pakar dibidang hukum.

“Sehingga tidak benar jika RUU KUHP ini tiba-tiba muncul dengan tidak melalui proses yang prosedural”, ungkapnya.

Selain itu, terkait isu dekolonisasi pada RKUHP Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan RKUHP nantinya akan mengubah paradigma hukum pidana yang saat zaman kolonial yang tujuannya hanya untuk menghukum dan balas dendam (retributive) 

Menurutnya KUHP yang masih berlaku di Indonesia saat ini merupakan produk kolonial.

Sehingga, paradigma yang digunakan masih menitikberatkan pada kepentingan individu dan pidana penjara sebagai pidana pokok sekaligus sebagai pidana utama. 

Namun RUU KUHP berfokus pada Keadilan kolektif, restoratif dan rehabilitatif 

Eddy juga menyinggung terkait standar pemidanaan.

Baca juga: Staf Khusus Menkumham Ajak Masyarakat Manfaatkan Pelayanan Mobile IP Clinic Kemenkumham Sumsel

Dimana pada KUHP saat ini , dalam hal pemidanaan diberikan kewenangan penuh pada hakim. 

Berbeda dengan RKUHP diberikan pagar-pagar agar hakim tidak dapat sembarangan dalam memutus suatu perkara.

Selain itu, dalam RKUHP pidana penjara bukan pidana utama.

Hakim wajib memberikan pidana yang lebih ringan seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved