Berita Palembang
Demo di Kantor Gubernur Sumsel, Emak-emak di Palembang Protes Minta Turunkan Harga Sembako
Demo di Kantor Gubernur Sumsel hari ini, Kamis (22/9/22). Emak-emak di Palembang protes dan minta harga sembako diturunkan.
Penulis: Linda Trisnawati | Editor: Vanda Rosetiati
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Demo emak-emak ke Kantor Gubernur Sumsel di Palembang berlangsung hari ini, Kamis (22/9/22).
Massa demo emak-emak terdiri dari ratusan orang protes dan minta harga sembako diturunkan.
Mereka emak-emak saat demo kali ini juga menuntut agar pemerintah segera mencairkan bantuan gubernur.
"Sampai hari ini Gubernur Sumsel belum mengucurkan anggaran untuk bantuan ke masyarakat," kata Koordinator Aksi Fini saat memberikan orasi di depan Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (22/9/2022).
Menurutnya, ada beberapa tuntutan emak-emak seperti menuntut turunkan harga sembako dan segera saluran bantuan Gubernur Sumsel untuk emak-emak.
Kenaikan BBM membebani masyarakat, karena dampaknya kenaikan harga BBM menjadi naiknya harga kebutuhan pokok.
Baca juga: Gadis 16 Tahun Nyaris Jadi Korban Rudapaksa di Palembang, Korban Dicekik dan Dipukuli
Inflasi yang terjadi menyakitkan masyarakat, sedang apresiasi pemerintah sangat kecil untuk mengantisipasi dari kenaikan harga barang.
Menutut Pemkot dan Pemprov harus segera mengalokasikan dan menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat.
Stimulus ekonomi berdasarkan Pemerintah pusat hanya 2 persen dari dana DAU dan DBH sangat kecil, harusnya 10 persen. Agar dapat mencegah resiko inflansi karena dapat mendorong daya beli masyarakat di Sumsel.
Sementara itu Maya Ibu RT 05 di Keramasan yang turut ikut aksi mengatakan, sebagai RT sering didatangi warga yang menanyakan kapan bantuan dari Gubernur Sumsel akan disalurkan.
"Siang malam banyak warga mengadu ke saya, belum mendapatkan bantuan.
Saya sendiri belum tahu kapan bantuan dari Gubernur Sumsel akan disalurkan," ungkapnya
Sedangkan Edward Candra, Asisten I Setda Provinsi Sumsel mengatakan, bantuan dari Pemda menggunakan dana transfer umum (DTU) dengan nilai 2 persen masih dalam tahap pembahasan.
"Nilainya kisaran Rp 15 miliar - Rp 20 miliar. Masih dibahas nilai dan sasaran penerima bantuannya, kita tunggu sampai akhir September untuk Pergub-nya," kata Edward.
Ia menyebut, bantuan sosial akan diberikan kepada mereka yang terdampak kenaikan BBM, seperti ojol, nelayan, emak-emak dan lainnya.
"Kita siapkan dulu payung hukumnya, kemudian sesegera mungkin ditindalanjuti. Apa yang ditunggu masyarakat ini akan kita segerakan," katanya
