Berita Palembang

Jelang Masa Perbaikan Verifikasi Administrasi Partai Politik, Ini Pesan KPU

Perbaikan verifikasi administrasi partai politik (Parpol) calon peserta pemilu 2024, yang dimulai 15 hingga 28 September mendatang.

TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF
Perbaikan Verifikasi Administrasi Partai Politik oleh KPU 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Jelang masa perbaikan verifikasi administrasi partai politik (Parpol) calon peserta pemilu 2024, yang dimulai 15 hingga 28 September mendatang,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Palembang meminta 24 parpol yang dirasa masih ada kekurangan untuk memperbaikinya kedepan.

Hal ini diungkapkan komisioner KPU Kota Palembang Divisi Teknis Penyelenggaraan Muhammad Joni, agar parpol yang ada di kota Palembang memenuhi syarat.

"Sekarang tahap verifikasi awal administrasi sudah clear, tinggal verifikasi administrasi perbaikan parpol dari 15 sampai 28 September mendatang," kata Joni, Selasa (13/9/2022).

Diterangkan Joni, hasil verifikasi awal administrasi yang dilakukan tim verifikator KPU Palembang, masih ada parpol yang tidak melampirkan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KTA (Kartu Tanda Anggota) parpol. 

"Selain itu, kadang juga masih ditemukan data di Sipol (Sistem Informasi Parpol) beda dengan di e-KTP bisa dari ejaan termasuk salah upload nama. Misal namanya Anton jadi Udin mungkin kecapeaan saat itu. Lalu juga NIK kurang 16 digit dan ada yang lebih," paparnya.

Ditambahkan Joni, meski tidak seluruh parpol melakukan kesalahan namun beberapa parpol ada yang salah, dimana mayoritas tidak melampirkan e-KTP maupun KTA. 

"Sehingga dalam masa perbaikan nanti, mereka tinggal mengupload lagi di Sipol dan kesalahan di Sipol dibenari saja. Jika keanggotaannya ganda harus membuat surat pernyataan untuk memastikan dia kader mana," ucapnya, seraya hasil akhir di KPU RI.

Dilanjutkan Joni, setelah pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU Kabupaten/ kota selanjutnya melakukan verifikasi faktual dengan turun ke lapangan secara sampling, yang sesuai tahapan berlangsung pada 15 Oktober hingga 4 November 2022.

"Ini akan dicek kepengurusan mulai dari kantor, pengurus dan keterwakilan perempuan 30 persen, lalu keanggotaan, sehingga tinggal di cek kebenarannya ada atau tidak orangnya yang dilakukan tim verifikator," tukasnya.

Sebelumnya, komisioner KPU Sumsel Divisi Penyelenggaraan Hendri Daya Putra menyatakan, terkait progres verifikasi administrasi keanggotaan parpol calon peserta pemilu 2024 yang saat ini sedang berlangsung telah dilakukan.

Beberapa hal persyaratan keanggotaan parpol tidak memenuhi syarat itu terindikasi, keanggotaan ganda yang namanya juga terdaftar di parpol lain. Kemudian status pekerjaannya yang masih ASN, TNI atau Polri di e-KTP, hingga usia yang belum 17 tahun.

"Sekarang prosesnya oleh Parpol jika di BMS (Belum Memenuhi Syarat) kan oleh operator Sistem informasi partai politik (Sipol) KPU kabupaten atau kota, maka segeralah menindaklanjutinya dengan mengunggahnya yang belum memenuhi syarat," ucapnya.

Ditambahkan Hendri, pada Juknis yang baru ini tidak ada perubahan signifikan hanya waktu pelaksanaannya saja berubah, bukanlah masuk tahap perbaikan verifikasi keanggotaan.

"Jadi terkait verifikasi administrasi keanggotaan KPU Kabupaten Kota saat ini sudah termin tahap pertama, bagi parpol yang keanggotaanya terindikasi ganda atau tidak memenuhi syarat karena tiga hal tadi. Maka parpol bisa mengunggah surat pernyataan agar menyakinkan teman operator, jika sudah memenuhi syarat seperti status pekerjaan ASN tidak boleh tapi sudah mengundurkan diri atau pensiun di eKTP sehingga harus mengunggah itu dengan dibuktikan dengan surat pemberhentian atau SK oensiun salah satu contoh. Sehingga jika ada parpol berpontensi BMS dari tiga itu maka dilaporkan ke KPU segera dengan surat pernyataan sehingga bisa memenuhi syarat," paparnya.

Diterangkan Hendri, jika diluar 3 kategori tadi keanggotaan belum memenuhi syarat oleh operator nanti masih terjadi, maka akan direkapitukasi KPU provinsi hingga nasional dan disampaikan ke Parpol melalui Sipol, yang waktunya nanti ada masa verifikasi perbaikan 

"Jadi kalau laporan rata-rata di kabupaten/ kota ada semuanya (BMS) dan itu mereka yang melakukan KPU Kabupaten kota. Untuk parpolnya yang terpantau di Sipol ada 24 parpol lolos pendaftaran, walaupun tidak semua di kabupaten/kota lengkap," tuturnya.

Baca juga: Solusi Telat Pengambilan BLT BBM 2022, Ini Penjelasan Kantor Pos Palembang

Dilanjutkan Hendri, pihaknya menghimbau ke parpol calon peserta pemilu untuk bisa melengkapi persyaratan yang ada sebelum dilakukan verifikasi faktual kedepan, dan jelas berpengaruh nantinya jadi peserta pemilu atau tidak.

"Himbauan kita, saat ini parpol diharapkan selalu memantau Sipol masing- masing disitu sudah tertera verifikasi KPU. Dimana sudah masuk tahapan tindak lanjut parpol status keanggotaan yang belum memenuhi syarat karena terindikaai ganda, status pekerjaan dan usia. Kemudian parpol harus menindaklanjutinya sesuai batas waktu yang ada," pungkasnya.
 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved