Penerima BLT BBM di Muratara Disebut Banyak Orang Kaya, Ini Penjelasan Dinsos

Cikya menjelaskan, untuk melakukan pembaharuan data dimulai dari laporan dan usulan pemerintah desa/kelurahan, lalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial kabupaten/kota.

"Jadi tergantung dari laporan desa atau kelurahan, mereka harusnya koordinasi dengan kami. Contoh misalnya ada warga kurang mampu dia dapat bantuan, terus dia menjadi mampu, tidak layak lagi menerima, nah harusnya dari desa kelurahan memberi data kepada kami," katanya.

Cikya menyebut, selama ini belum pernah ada pemerintah desa atau kelurahan yang menyampaikan laporan atau usulan mengenai data keluarga penerima manfaat yang sudah tidak layak lagi menerima bantuan.

"Yang ada mereka itu mengusul masukkan data bertambah terus, tidak ada usulan misalnya ini nama-nama yang sudah tidak layak lagi menerima bantuan karena sudah kaya. Nah itu tidak ada, yang ada nambah terus warga kurang mampunya," jelas Cikya.

Ia menambahkan, untuk menentukan seseorang sudah tidak layak lagi menerima bantuan karena dianggap mampu harus melalui mekanisme musyawarah desa (musdes).

"Harus melalui musdes, harus ada buktinya, terus di berita acara dituliskan tentang pengusulan nama-nama warga yang sudah tidak layak lagi menerima tadi. Kemudian kami nanti tidak bisa juga serta-merta menghapuskan, tapi bisa bantuannya ditidaklayakkan, seperti itu," jelasnya.

Baca berita lainnya langsung dari google news.