Demokrat Marah Usai Politisi PDIP Bandingkan Kenaikan Harga BBM Era SBY dan Presiden Jokowi

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Pemerintah secara resmi telah menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar.

Sejumlah aksipun terjadi akibat kenaikan BBM subsidi ini.

Sejumlah politisipun turut berkomentar terkati kenaikan BBM subsidi ini.

Kini yang terbaru, Partai Demokrat merespons soal argumentasi Politisi PDIP Adian Napitupulu yang membandingkan kenaikan bahan bakar minyak pada masa Presiden Susilo Bambanv Yudhoyono dan masa Presiden Joko Widodo.

Demokrat meminta Adian tidak mendesepsi publik jika tak mampu memperjuangkan aspirasi rakyat yang ingin BBM tidak naik.

Awalnya, menurut Kamhar Lakumani selaku Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, argumentasi yang disampaikan Adian adalah sebuah bentuk penyesatan yang sekaligus menunjukkan dirinya sama sekali tak memiliki empati terhadap penderitaan rakyat.

"Sungguh suatu sikap dan pemikiran yang mestinya dibuang jauh-jauh dari seorang wakil rakyat yang manakala menyampaikan pandangan ini, justru konstituen dan rakyat yang diwakilinya sedang kesusahan akibat kebijakan ini," kata Kamhar dalam pesan yang diterima, Kamis (8/9/2022).

Kamhar berargumen bahwa Adian seolah mereduksi persoalan pada utak-atik angka-angka di tengah kesulitan rakyat yang ekonominya belum sepenuhnya pulih akibat  Covid-19, kemahalan sembako, kenaikan TDL, mahalnya harga minyak goreng, dan kini dihadapkan  pada situasi kenaikan harga BBM.

"Apalagi data yang disajikan menjadikan upah minimum DKI sebagai acuan kemampuan menenggang biaya kemahalan jelas tidak sebanding dengan daerah-daerah lain yang sebagian besar UMP-nya di bawah DKI," kata dia.

"Jadi ini sekedar narasi yang dibungkus dengan angka-angka untuk memberikan pembenaran terhadap kebijakan yang tak prorakyat," ujar Kamhar.

Terlebih, lanjut Kamhar, kebijakan ini diambil tatkala harga minyak dunia telah menunjukkan trend penurunan.

Kamhar menilai ini sama sekali berbeda dengan konteks yang dihadapi pemerintahan SBY yang memilih menaikkan harga karena APBN terancam jebol akibat lonjakan harga minyak dunia yang teramat tinggi, jauh dari asumsi APBN.

"Ketika kebijakan pahit ini pun ditempuh, disiapkan kebijakan kompensasi untuk menjaga daya beli dan meringankan beban rakyat. Itu pun dikritik habis-habisan oleh elit-elit PDIP termasuk Pak Jokowi yang kala itu menjabat Gubernur DKI yang ironisnya kebijakan kompensasi ini juga ternyata di contek ketika menjabat sebagai Presiden," ujarnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Rumah Penimbun BBM Bersubsidi di Lubuklinggau Terbakar, Satu Korban Dibawa ke RS

Baca juga: Dishub Resmi Tetapkan Tarif Angkot Palembang Terbaru Pasca BBM Naik

Kamhar menambahkan bahwa sebenarnya kritik para politisi PDIP pada masa itu hanya sekedar asal bunyi tanpa memahami persoalaan demi mengejar popularitas dan simpati publik.