Pupuk Subsidi Dihapus Ditengah Harga Karet Murah, Begini Tanggapan Dewan Prabumulih

Laporan wartawan Tribun Sumsel Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Keluhan para petani karet dimana harga karet terus turun ditambah pupuk subsidi karet dihapus pemerintah, menjadi perhatian serius Anggota DPRD Prabumulih H Mat Amin.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Prabumulih itu turut mengeluhkan dan menyesalkan adanya penurunan harga karet dan penghapusan pupuk bersubsidi.

"Ini yang kita sesalkan, semestinya disaat masyarakat kesulitan karena karet terus turun semestinya disisi lain ada subsidi tapi kalau subsidi itu justru dihapus juga ya mau bagaimana lagi," katanya saat diwawancarai wartawan pada Rabu (24/8/2022).

Mat Amin mengatakan, saat ini masyarakat telah banyak beban dimana ekonomi sulit harus memenuhi kebutuhan, anak sekolah dan banyak kebutuhan lainnya.

"Harusnya kita di sektor-sektor tertentu perhatian kepada masyarakat," katanya.

Makanya kata Mat Amin, di APBD 2023 mendatang DPRD Prabumulih meminta pemerintah kota Prabumulih untuk kembali ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan ke RKPD sebagai bahan dasar KUA PPAS.

"Disitu disebutkan ada prioritas, ada 5 prioritas itu dan urutan ke 4 adalah infrastruktur artinya jangan hanya peduli ke infrastruktur tapi  yang pertama kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik itu harus diutamakan," bebernya.

Dengan kata lain kata anggota Komisi II DPRD Prabumulih itu, pemerintah daerah bisa membuat kebijakan-kebijakan yang mengatasi imbas dari kebijakan di pusat. 

"Misalnya membuat dan memperbanyak kebijakan atau program yang bisa membuat ekonomi masyarakat tumbuh, UMKM, diberikan bantuan-bantuan untuk mengatasi dampak harga karet murah dan pupuk subsidi dihapus dan upaya lainnya," beber Mat Amin.

Baca juga: Verifikasi Partai Politik, Nama Ketua KPU Prabumulih Didaftarkan Jadi Anggota Partai

Mat Amin menegaskan, karena kondisi ekonomi masyarakat sulit sekarang inilah membuat pihaknya melihat plafon anggaran diajukan pemerintah apakah berpihak kepada masyarakat atau tidak apalagi sebentar lagi masa kepemimpinan walikota akan habis. 

"Kita berharap tugas-tugas Walikota di akhir masa jabatan ini bisa tuntas," katanya berharap masyarakat menjadi prioritas perhatian terlebih kondisi masyarakat saat ini sedang sulit.