Soal Anggaran Pilkades Muratara 2022 yang Diprotes karena Minim, Ini Tanggapan Pemkab

Laporan Wartawan TribunSumsel.com, Rahmat Aizullah 

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) sudah mencari solusi menanggapi protes panitia di desa soal anggaran Pilkades Muratara 2022 yang dianggap minim.

Sebagaimana diketahui, Pilkades Muratara 2022 yang akan digelar serentak pada 22 September di 50 desa di daerah ini diwarnai protes soal anggaran yang dinilai tak mencukupi. 

"Alhamdulillah, ada angin segar mengenai anggaran, Pemkab menyetujui ada penambahan, dan ini akan kami kawal," kata panitia Pilkades salah satu desa di Muratara pada TribunSumsel.com, Minggu (14/8/2022). 

Sebelumnya, panitia Pilkades Muratara 2022 di tingkat desa mengancam akan beramai-ramai mengundurkan diri dan menghentikan tahapan pelaksanaannya yang kini sudah berjalan.

Hal itu karena anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk Pilkades Muratara 2022 dinilai tidak mencukupi yakni dipukul rata sebesar Rp 20 juta per desa.

"Yo kalu cuma 20 juta itulah cakmano kami nak ngaturnyo duit itu, dak cukuplah, okelah kalu pemilihnyo dikit, cakmano kalu mato pemilihnyo banyak cak di desa kami," kata narasumber. 

Ia menyebut pelaksanaan Pilkades Muratara 2022 ini masih dalam suasana pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir sehingga ada batasan maksimal pemilih 500 orang per TPS. 

"Kan ado aturan baru kareno Covid satu TPS maksimal 500 orang, otomatis kalu pemilihnyo 3.000 kan ado 6 TPS, butuh anggaran banyak," katanya.

Menurut dia, jika di satu desa ada lebih dari 5 TPS idealnya membutuhkan anggaran mencapai Rp 60 jutaan.

"Kalu lebih dari 5 TPS sekitar 60 juta lah kira-kira, kalu ado 4 TPS perkiraan anggarannyo 45 juta, kalu cuma satu TPS mungkin cukup 20 juta itu," katanya.

Ajukan Anggaran Tambahan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDP3A) Muratara, Gusti Rohmani mengakui telah menerima banyak keluhan dari panitia desa mengenai anggaran Pilkades tersebut.

"Iya memang sudah banyak panitia di desa yang protes bahwa anggaran 20 juta itu kurang, tetapi itulah kondisi keuangan daerah kita," kata Gusti yang juga sekretaris panitia Pilkades tingkat kabupaten ini.

Ia berharap panitia di desa tetap bekerja melaksanakan Pilkades ini sampai sukses walaupun minim anggaran.

Sebagai upaya jalan keluar dari kekurangan anggaran tersebut, kata Gusti, mereka telah melakukan rapat koordinasi dengan kesepakatan akan mengajukan penambahan anggaran di APBD Perubahan 2022 ini. 

"Kita mengajukan kekurangan itu di APBD Perubahan, mohon doanya semoga yang kita ajukan disetujui, itu upaya kita," ujarnya. 

Ia menjelaskan, panitia desa saat ini sudah bisa mencairkan usulan anggaran secara bertahap kepada pemerintah kecamatan.

"Anggaran 20 juta itu mengambilnya secara bertahap sesuai kebutuhan, tidak bisa sekaligus 20 juta, jadi kami minta silakan bekerja sukseskan Pilkades ini," pinta Gusti.

DPRD Minta Pemerintah Cari Solusi

Ketua DPRD Muratara, Efriyansyah meminta pemerintah daerah serius mengatasi persoalan tersebut dan berharap Pilkades dapat terselenggara dengan lancar tanpa kendala. 

"Pemerintah harus serius mengatasi persoalan ini, jangan sampai gara-gara anggaran kurang Pilkades jadi gagal, kacau nanti," kata Efriyansyah. 

Ia mengatakan pihaknya tidak mengetahui secara pasti berapa besaran anggaran yang dibutuhan panitia di masing-masing desa. 

Namun diakunya, anggaran sebesar Rp 20 juta tersebut bila dikalkulasikan memang tidak mencukupi, terutama untuk desa-desa yang jumlah pemilihnya lebih banyak. 

"Memang kalau dikalkulasikan (20 juta) itu kurang, sangat minim, tapi tergantung dari jumlah pemilihnya juga," kata dia. 

Efriyansyah menyarankan agar panitia di desa, Camat dan Dinas PMDP3A sebagai leading sektor duduk bersama mencari jalan keluar yang baik untuk menyelesaikan persoalan ini.

Ia juga menyarankan agar anggaran tersebut tidak disamaratakan karena masing-masing desa memiliki jumlah pemilih yang berbeda. 

"Lebih baik dihitung sesuai dengan jumlah pemilih, jadi jangan disamaratakan, desa A dan desa B misalnya berbeda jauh jumlah pemilihnya, tidak fair kalau anggarannya sama," ujar Efriyansyah. 

Baca juga: Harga Sawit Palembang: Berita Sawit Muratara Sumsel, Pengepul Antre 7 Hari Setor TBS ke Pabrik

Menurut dia, soal anggaran ini seharusnya dihitung secara matang dari jauh-jauh hari, sesuai kebutuhan dan kondisi keuangan daerah yang juga minim. 

Menanggapi usulan penambahan anggaran Pilkades di APBD Perubahan 2022, Efriyansyah memperkirakan sulit dikabulkan untuk jumlah yang banyak. 

"Yang jadi masalah kalau mau ditambahkan, anggarannya dari mana. Seharusnya ini dipikirkan jauh-jauh hari, sedangkan Pilkades ini tinggal menghitung hari," katanya.