Berita Polres OKUS

Polres OKU Selatan Apresiasi Rumah Restorative Justice di OKU Selatan

Kabupaten OKU sudah memiliki rumah restorative justice. Polres OKUS sangat apresiasi dengan adanya rumah restorative justice ini

Editor: Sri Hidayatun
Humas Polres OKU Selatan
Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo B, Commerce di dampingi Plt Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten OKU Selatan, Riama BR. Sihite, S.H, kemaren, Jumat (23/6/2022). 

TRIBUNSUMSEL.COM,MUARADUA- Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan sudah memiliki rumah restorative justice yang bertempat di Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan.

Rumah restoratif justice sebagai tempat penyelesaian perkara melalui dialog atau mediasi antara kedua belah pihak antara korban bersama keluarga dengan pihak pelaku dan juga bersama pihak keluarga.

Penyelesaian perkara melalui restoratif justice sudah dapat ditempuh di OKU Selatan pasca diresmikan oleh Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo B, Commerce di dampingi Plt Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten OKU Selatan, Riama BR. Sihite, S.H serta dihadiri langsung perwakilan Polres OKU Selatan melalui Kasatres Narkoba AKP Arfanol Amri SH, kemaren, Kamis (23/6).

"kita ikut mengapreasiasi, hadirnya rumah restorasi justice di OKU Selatan sebagai langkah penyelesaian perkara melalui dialog dan mediasi,"ujarnya Arfanol.

Sementara, tak hanya di OKU Selatan, peresmian rumah restorasi justice secara serentak juga dilakukan di Kota Lubuk Linggau, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Kabupaten Empat Lawang, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui virtual.

PLT kepala Kejati Sumsel, drs M. Rum, SH, MH mengungkapkan, apabila konsep dari keadilan restorative justice nantinya sebagai alternatif keadilan yang logis sesuai dengan asas bahwa pidana adalah jalan terakhir yang diharapkan dapat memulihkan kedamaian dalam masyarakat.

"Diharapkan juga jadi tempat bagi penegak hukum untuk mengaplikasikan budaya luhur, musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah,"jelasnya.

Aspidum Kejati Sumsel, Sutikno menyebut terbentuknya rumah restorasi sebagai tempat pelaksanaan musyawarah dan mufakat dan perdamaian untuk menyelesaikan persoalan pidana di masyarakat.

"Tujuannya, terselesaikan persoalan secara cepat dan lebih mengedepankan keadilan. Termasuk menghilangkan stigma negatif bagi masyarakat,"timpalnya.

lebih lanjut, penyelesaian perkara melalui Restorative Justice ini berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Baca juga: Rumah Restorative Justice, Selesaikan Perkara Ringan Tanpa Pengadilan

Terbentuknya rumah restorasi ini sebagai tempat pelaksanaan musyawarah mufakat dan perdamaian untuk menyelesaikan pidana di masyarakat yang lebih cepat serta mengedepankan keadilan.

Nantinya, proses penyelesaian perkara Restorasi Justice melalui pengajuan langsung ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020, syarat restorative justice adalah tindak pidana dapat diselesaikan melalui restorasi justice diantaranya.

Seperti penyelesaian perkara tindak Pidana yang baru pertama kali dilakukan, kerugian di bawah Rp 2,5 juta, adanya kesepakatan antara pelaku dan korban.

Kemudian tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.

Tersangka mengganti kerugian korban Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved