Gubernur Sumsel Curhat Permasalahan Pangan di Sumsel

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG- Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi provinsi yang pertama diadakannya seminar nasional "Membangun Aglomerasi Sumbagsel Tingkat Provinsi untuk Nusantara-untuk Indonesia" yang diadakan Masyarakat Profesional Sumatera Bagian Selatan (Maspro Sumbagsel).

Seminar Jilid 3 ini diadakan di Sumsel, dikarenakan di Sumsel ada program Sumsel Mandiri Pangan yang digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas gagasan Gubernur Sumsel, Herman Deru.

"Anugerah besar bagi Sumsel, karena dikaruniai sumber daya alam (SDM) yang berlimpah," kata Deru saat di
Seminar Jilid 3 dengan tema Komitmen "Dulur Kito" dalam Mendukung Ketahanan Pangan melalui Optimalisasi Keberadaan Ekosistem BUMN bersinergi dengan Program Sumsel Mandiri Pangan Pemprov Sumatera Selatan guna Semakin Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan di Ballroom Novotel Palembang, Minggu (19/6/2022).

Namun Deru juga curhat, kalau bicara ekosistem tidak sedikit permasalahan yang ada.

Terkait lahan memang tidak ada masalah di Sumsel, tapi permasalannya ada pada bibit dan pupuk.

Terlebih bibit unggul harus dilakukan di penangkaran yang baik, sedangkan untuk pupuk alokasinya terbatas.

"Sudah ada penangkar di masyarakat, tapi permasalahannya dibutuhkan sertifikasi. Bagaimana kalau dibuat binaan yang kongkrit dan buat demplot untuk pendidikan saja," sarannya

Lalu terkait pupuk subsidi, gubernur, bupati dan walikota itu hanya mengusulkan. Kuota tetap nasional, dan menurutnya inilah ada cikal bakal penyimpangan karena ada juga yang tidak berhak menggunakan pupuk subsidi tapi tetap memakainya.

Baca juga: Herman Deru Gandeng Maspro Sumbagsel Suarakan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan

Sebab apa perbedaan yang jauh antara harga pupuk subsidi dan non subsidi.

"Saya punya idenya soal pupuk, kenapa harga harus ada yang disubsidi dan tidak disubsidi? Bahkan untuk subsidi ini dibutuhkan triliunan. Sarannya naikan saja Harga Pokok Penjualan (HPP) dari hasil pertanian seperti jagung dan padai," kata Deru

Menurutnya, kalau HPP nya naik maka pupuknya bisa menggunakan jenis apa saja.

Namun ini perlu peran dari BUMN seperti Bulog. Ia ini namanya usulan, yang menentukan tetap pusat.

"Kalau bicara ekosistem juga berhubungan dengan jaringan seperti Telkom. Sebab informasi harga komoditas didapat dari internet ataupun telepon, namun sayangnya masih ada terkendala signal," cetusnya.

Menurut Deru, signal yang rata baru di Kota, tapi di desa? Itu belum imbang karena masih adanya blank spot.

Tadi kata Dirut Telkom, ada kemungkinan dibuat satelit yang agak rendah dari yang lama.