Penjelasan Anggota DPRD Prabumulih Usai Ramai Tak Hadir dalam Paripurna

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Isu yang menyebutan tidak hadirnya sebanyak 23 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih dalam paripurna karena belum deal bagi-bagi kue proyek, ramai-ramai dibantah para wakil rakyat kota Prabumulih tersebut.

Para anggota dewan menyebutkan tidak hadir karena berhalangan sakit, mengikuti bimtek dan mempersiapkan acara partai.

"Saya pribadi tidak hadir bukan apa-apa tapi sakit, saya dirawat dan diinfus bahkan saya sudah video call dengan Sekretaris Dewan," ungkap, Heri Gustiwan ketika dibincangi, Minggu (19/6/2022).

Politisi PPP itu memastikan ketidakhadiran bukan disebabkan adanya isu yang berkembang ditengah masyarakat jika dewan bagi-bagi proyek.

"Tidak ada itu, saya sakit saat itu," katanya.

Sementara anggota dewan lainnya dari Fraksi PAN yakni Feri Alwi didampingi Hermali juga membantah jika tidak hadirnya mereka dalam paripurna DPRD Prabumulih beberapa waktu lalu disebabkan belum deal pembagian proyek.

"Beredar di media ada isu berkembang bagi-bagi proyek, itu tidak ada. Kami khususnya fraksi PAN membantah hal tersebut," tegas Feri Alwi diwawancarai usai pelantikan pengurus DPD dan DPC PAN Se-kota Prab di Hotel Grand Nikita.

Feri Alwi mengatakan, saat paripurna kemarin pihaknya menganalogikan ketika hendak bersilaturahmi ke rumah teman namun saat ditelpon sang teman tidak ada di rumah tapi masih tetap didatangi maka akan mubazir.

"Paripurna itu kalau kami sudah tau tidak akan qourum karena ada beberapa fraksi yang izin mengikuti Bimtek dan ada beberapa anggota yang izin karena masih di luar kota, ada juga anggota yang sedang sakit. Sementara di paripurna itu apabila 9 orang tidak hadir maka tidak qourum, sedangkan pada saat itu lebih dari 10 anggota tak bisa hadir makanya kami putuskan tidak hadir karena percuma," bebernya.

Selain itu ditambahkan Hermali, paripurna tersebut tidak membahas APBD tahun 2023 namun membahas Laporan pertanggung jawaban walikota tahun anggaran 2021.

"Jadi tahun anggaran yang telah selesai itu kan ada hasil pemeriksaan BPK dan kami wajib membahas karena menyangkut Raperda LPJ. Jadi kalau ada isu deal-deal proyek itu tidak benar," katanya.

Terpisah, Alfa Sujatmiko mengatakan untuk Fraksi PDI Perjuangan tidak hadir karena izin resmi mengikuti Bimtek di Jakarta dan surat telah disampaikan kepada sekretariat DPRD Prabumulih.

"Kami tegaskan kami tidak bolos paripura tapi izin, terkait itu (bagi-bagi proyek) kami tegaskan tidak ada karena memang kemarin kami telah sampaikan bulan-bulan ini banyak acara partai dan kami telah ingatkan agar dijadwalkan ulang paripurnanya," tegasnya.

Baca juga: Hanya Dihadiri Dua Orang, Paripurna DPRD Prabumulih Batal Digelar

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 23 anggota DPRD Prabumulih tak hadir dalam paripurna pengesahan jadwal pembahasan RAPBD TA 2023 dan paripurna nota pengantar walikota terhadap LPJ Walikota Prabumulih tahun anggaran 2021.

Alhasil akhirnya paripurna yang digendakan berlangsung pada  Rabu (15/6/2022) itu batal digelar.