Mendagri Tito Janji Penjabat Kepala Daerah Tidak Ada dari Unsur TNI/Polri Aktif

TRIBUNSUMSEL.COM - Setelah melantik Komjen Paulus dan Brigjen Andi sebagai penjabat kepala daerah, Mendagri Tito berjanji Penjabat Kepala Daerah Tidak Ada dari Unsur TNI/Polri Aktif.

Seperti diketahui Penjabat Kepala Daerah dari Unsur TNI/Polri Aktif ditentang publik.

Penjabat Kepala Daerah Tidak Ada dari Unsur TNI/Polri Aktif mulai berlaku mulai detik ini.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah kemungkinan tak akan melanjutkan pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah dari unsur TNI/Polri.

Tito menyampaikan hal tersebut usai berdiskusi mengupas aturan pengangkatan penjabat dari unsur TNI/Polri bersama Menko Polhukam, Menpan RB, Kepala BKN, Panglima TNI dan Kapolri.

"Dari hasil diskusi itu ya, kita juga menangkap aspirasi dari civil society, kita paham, kita utamakan yang sipil, dan kemungkinan besar kami tidak akan melanjutkan dari TNI dan Polri aktif," ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Penjabat kepala daerah dari TNI/Polri aktif.

1. Paulus Waterpauw

Paulus Waterpauw merupakan perwira bintang tiga Polri. Dia ditunjuk sebagai Pj Gubernur Papua Barat untuk menggantikan Dominggus Mandacan.

Paulus dilantik sebagai pj oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada 12 Mei 2022. 

Sebelum ini, Paulus juga memiliki jabatan di pemerintahan sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Jabatan itu ia emban sejak 22 Oktober 2021. Paulus juga tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.

Paulus lahir pada 25 Oktober 1963 di Fakfak, Papua Barat. Saat berusia 10 tahun, dia pindah ke Surabaya, Jawa Timur.

Paulus menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian Republik Indonesia (Akpol) pada 1987. 

2. Andi Chandra As'aduddin