Ketua RT Wajib Tahu Warganya, Kapolsek Prabumulih Timur AKP Bobby Ungkap Tujuannya

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) khususnya di Kecamatan Prabumulih Timur diimbau untuk mendata seluruh warga khususnya pendatang yang mencurigakan.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kapolsek Prabumulih Timur AKP Bobby Eltarik SH MH dihadapan para Ketua RT dan RW Kelurahan Gunung Ibul yang mengikuti Bimtek RT/RW pada Selasa (14/6/2022).

Itu perlu dilakukan menurut Bobby untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan masing-masing agar kejahatan diminimalisir terjadi.

"Untuk meminimalisir kejahatan terjadi di lingkugan sekitar kita, kita harus secara bersama-sama menjaga Kamtibmas itu sendiri," ajak Kapolsek.

AKP Bobby menuturkan salah satu upaya dalam menjaga kamtibmas di lingkugan masing-masing yakni dengan mendata seluruh warga khususnya yang pendatang sehingga identitas seluruh masyarakat bisa diketahui.

"Ketua RT wajib mengetahui masyarakat yang hadir, sebagai warganya maupun pendatang. Begitu juga kos-kosan harus dipantau karena disitu kita faham masyarakat kita sendiri. Jangan sampai kita tidak tau warga kita sendiri, tau-tau pelaku kejahatan dan buronan," bebernya.

Dengan demikian maka Kelurahan Gunung Ibul yang merupakan wilayah yang luas dan padst penduduk di kota Prabumulih bisa lebih aman dan aksi kejahatan khususnya 3C (Curanmor, Curas dan Curat) bisa diantisipasi.

"Kami mengimbau dan mengajak juga para RW dan RT agar bersinergi kerjasama dalam melayani masyarakat. Menyelesaikan permasalah yang timbul di masyarakat, mendamaikan apalagi masalah tersebut kecil tidak seluruhnya harus diproses hukum," jelasnya.

Baca juga: Lulus Uji Lab Baru masuk Prabumulih, Penjualan Hewan Kurban Ditengah PMK

Kapolsek Prabumulih Timur menegaskan siap berkoordinasi setiap waktu dengan para ketua RT RW untuk menjaga keamanan dan kondusifitas di lingkungan sekitar.

"Ada hal mencurigakan bisa dilapor ke kami, ada masalah yang bisa dimediasi di permasalahan masyarakat bisa di musyawarahkan. Namun kalau sudah tidak bisa kita lakukan persuasif apa boleh buat, pastinya kita utamakan kepentingan masyarakat dan keamanan masyarakat," ajaknya