Gubernur Papua, Lukas Enembe Dikritk Keras Usai Menolak Pemekaran di Papua, Beda Sikap Saat Kampanye

"Di hadapan ribuan orang yang memadati lapangan Sinapuk, Wamena, dengan suara lantang ia menyatakan bahwa ia adalah Gubernur Papua yang terakhir. Pernyataan tersebut secara tak langsung menegaskan bahwa dirinya menyetujui pemekaran Provinsi Papua, di mana salah satunya, yakni Pegunungan Tengah dengan Wamena sebagai ibu kota," lanjut Agus Kosek.

Publikasi media digital juga merekam jejak dukungan Lukas Enembe terhadap pemekaran sebagai cara mengakselerasi pembangunan Papua.

Salah satunya siaran pers yang diberitakan oleh beberapa media pada 15 September 2019, yang mengusulkan ide pemekaran wilayah Papua.

Sebagaimana diberitakan oleh Bumipapua.com yang kemudian juga dipublikasikan oleh media partnernya, kumparan.com, Lukas Enembe saat itu memberikan saran kepada pemerintah untuk memekarkan Papua menjadi tujuh provinsi.

Lukas mengatakan, pemekaran Papua menjadi tujuh provinsi disesuaikan dengan 7 wilayah adat yang tersebar di Papua dan Papua Barat.

“Provinsi Papua ada 5 wilayah adat dan 2 wilayah adat di Papua Barat dengan status otonomi khusus bagi masing-masing provinsi,” kata dia dalam keterangan pers.

Ketujuh wilayah adat yang dimaksud adalah 5 wilayah adat di Provinsi Papua, yakni wilayah Tabi atau Mamta, Saireri, Meepago, Anim HA, dan Lapago.

Sedangkan dua wilayah adat lainnya berada di Papua Barat, yakni Domberai dan Tambrauw.

Agus Kosek mencatat Lukas Enembe bahkan sudah gencar menyuarakan pemekaran Papua sejak 2010.

Sebagai bupati yang dipilih menjadi ketua Asosiasi Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah Papua, Lukas Enembe saat itu mengajukan pembentukan provinsi baru.

Usulan tersebut dia ajukan menindaklanjuti sikap pemerintah pusat, jika akhirnya tidak mendengar aspirasi masyarakat yang ingin menjadikan kawasan Pegunungan Tengah sebagai kawasan infrastruktur untuk membuka isolasi yang sudah berlangsung lama.

Saat itu, selain masalah transportasi, kawasan Pegunungan Tengah juga sangat memprihatinkan meski sumber daya alamnya sangat kaya.

Lukas Enembe menyebut, sebesar 70 persen dari 1,2 juta penduduk asli Papua di kawasan tersebut dikategorikan penduduk miskin.

Meski saat itu pemerintah pusat memberlakukan moratorium pemekaran wilayah, Lukas yakin pemerintah pusat akan merestui pendirian provinsi baru.

Agus Kosek juga mencatat pernyataan ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai pada 2018, bahwa pemekaran DOB di Papua merupakan permintaan Gubernur Papua Lukas Enembe bersama semua unsur kepada pemerintah Pusat.