Bongkar Kedekatan Luhut dengan Mafia, PDIP Marah Besar Usai Jokowi Tunjuk Luhut Urus Minyak Goreng

TRIBUNSUMSEL.COM - Luhut Binsar Pandjaitan tampaknya benar-benar menjadi orang kepercayaan Presiden Jokowi.

Sejumlah tigas kerap diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) ini.

Kini yang terbaru, Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, Presiden Joko Widodo kembali memberikan tugas baru kepada Luhut Binsar Panjaitan.

Meski menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), namun Luhut diberikan tugas baru urus minyak goreng.

Padahal urusan minyak goreng tersebut disebut seharusnya diurus oleh menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Menteri yang dujuluki Menteri segala urusan tersebut juga menyatakan siap untuk mengurus minyak goreng.

Luhut ditunjuk setelah Jokowi memutuskan untuk mencabut larangan ekspor bahan dan minyak goreng.

Namun penunjukan Luhut untuk mengurusi polemik minyak goreng ternyata menuai protes dari sejumlah pihak.

Salah satunya adalah politikus PDI-P Deddy Yevri Sitorus.

Deddy menganggap, penunjukan Luhut Binsar Panjaitan (LBP), untuk mengurusi polemik minyak goreng, tidaklah tepat.

Deddy menyebut Luhut sudah banyak pekerjaan sebagai menteri koordinator.

Apalagi polemik minyak goreng ini merupakan domain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan jajaran.

"Selain menambah beban kerja LBP yang sudah menumpuk, penunjukan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet,” ujar Deddy lewat keterangan pers, Selasa (24/5/2022).

Anggota Komisi VI DPR RI ini kemudian mengatakan, penunjukan ini problematik karena Luhut dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini bermasalah hukum dalam kasus minyak goreng.

Oleh karenanya, Deddy menilai, penunjukan Luhut dinilai bakal kontraproduktif dalam penyelesaian kasus hukum yang tengah berlangsung lantaran Luhut dipersepsikan sebagai bagian dari masalah.

“Saya khawatir, sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir ditengah masyarakat,” kata Deddy.

“Jika itu terjadi, kasihan Pak LBP yang sudah banyak tanggung jawab kembali jadi sasaran rumor lagi," ujarnya.

Deddy berpendapat, masalah minyak goreng terkait dengan konsistensi penegakan hukum dan membenahi rantai pasokan, serta cadangan bahan baku minyak goreng.

"Tugas dan kewajiban kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, pemda sudah sangat jelas.

Musuh dari kelangkaan itu adalah regulasi yang tidak dilaksanakan, sinergi yang tidak berjalan, hingga akhirnya membuka ruang bagi spekulasi, manipulasi dan penyeludupan," jelas Deddy, dikutip dari Kompas.com.

Diketahui, Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan agar mengurus sengkarut distribusi minyak goreng.

Baca juga: Reaksi Luhut Binsar Pandjaitan Usai Dapat Tugas Baru Dari Jokowi, Soal Kelangkaan Minyak Goreng

Baca juga: Politikus PDIP Heran Kenapa Jokowi Tunjuk Luhut Tangani Persoalan Minyak Goreng : Bermasalah

Luhut Menteri Segala Urusan

Bukan tanpa alasan Luhut disebut sebagai menteri segala urusan di kabinet Presiden Joko Widodo.

Sebab selain karena selorohannya yang sering kontroversial, Luhut banyak mengurus berbagai hal dengan tupoksi yang beragam.

Bahkan, Luhut juga disebut-sebut menjadi menteri Jokowi yang memiliki wewenang seluas lautan.

Pada tahun 2018, politikus Gerindra Ferry Juliantono menyoroti berbagai pernyataan Luhut yang sering berada di luar tugas pokok dan fungsinya.

Maka menurutnya, tak heran banyak orang yang kemudian menjuluki Luhut sebagai "super minister".

"Sejak periode pemerintahan Presiden Jokowi, banyak langkah yang dilakukan Pak Luhut di luar ranah kementerian.

Jadi memang orang melihat dia super minister atau berperan penting atau aktor penting di balik kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi sebagai presiden," ujar Ferry dalam acara Satu Meja bertajuk "Gerilya Sang Jenderal" di Kompas TV, Rabu (5/9/2018), dikutip dari pemberitaan Kompas.com 5 Juli 2019.

Menurut Ferry, Luhut merupakan tangan kanan Jokowi.

Ia menilai Luhut menjadi sosok atau aktor penting di balik setiap kebijakan Presiden.

Soal tudingan sebagai menteri segala urusan, Luhut sudah pernah angkat bicara. Menurut dia, posisinya sebagai menteri koordinator harus mengkoordinir kementerian yang ada di bawahnya.

“Jadi kalau orang bilang saya mengurusi semua, ya karena memang otak dia keliru. Kalau kamu menyelesaikan satu, kamu harus koordinasi dengan kementerian yang lain," ujar Luhut di kantornya, 9 Desember 2019.

Luhut mencontohkan, misalnya dalam proyek Light Rail Transit (LRT).

Meski proyek tersebut berkaitan dengan sarana transportasi, tetapi pengerjaannya bersinggungan dengan kementerian lainnya.

Sebut saja dengan Kementerian PUPR, Kemenkeu, BUMN Kementerian ATR dan juga pemerintah daerah.

Atas dasar itu, perlu adanya koordinasi antar kementerian agar proyek tersebut tak mengalami gangguan.

“Jadi dibilang cawe-cawe, memang harus cawe-cawe kalau mau selesai tapi untuk tugas pokok kami," kata Luhut.

Jenderal purnawirawan TNI itu pun meminta pihak yang menuding dirinya terlalu banyak ikut campur pada urusan pemerintahan di luar tupoksinya untuk segera menemui dirinya.

Luhut menyatakan ingin menjelaskan alasannya melakukan hal tersebut.

“Saya undang datang gitu lho, biar saya jelaskan seperti ini. Nanti dengan dasar ini, silakan berkomentar, saya juga ingin dikritik karena ada angle-angle yang saya tidak tahu," tegasnya.

Terlepas dari itu, Luhut memang kerap ditunjuk Jokowi untuk mengurusi sejumlah urusan di luar fungsi dan tanggung jawabnya.

Sudah bukan rahasia Luhut orang kepercayaan Jokowi.

Sebenarnya bukan hanya saat Jokowi sudah menjadi presiden.

Tim sukses Jokowi

Luhut menjadi salah satu tokoh besar dalam jajaran tim sukses pemenangan Jokowi sejak Pilpres 2014.

Bahkan untuk mendukung Jokowi yang saat itu berpasangan dengan Jusuf Kalla, Luhut melepas jabatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar.

Saat Jokowi kembali maju di Pilpres 2019, Luhut menjadi salah satu tokoh penting di tim sukses Jokowi.

Kepala Staf Presiden Setelah Jokowi terpilih sebagai presiden di periode pertamanya, Luhut Pandjaitan diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Ia dilantik pada Rabu (31/12/2014). Dengan jabatan sebagai KSP, Luhut mendapat hak keuangan dan fasilitas lain setara dengan menteri.

Luhut disebut tak langsung mendapat jabatan menteri karena diminta untuk membantu penyesuaian Jokowi di awal menjadi presiden.

Setelah hampir satu tahun, Luhut lalu diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Posisinya sebagai KSP digantikan oleh Teten Masduki

Saat ini, posisi KSP Jokowi diisi oleh mantan Panglima TNI, Moeldoko.

Menko Polhukam Presiden Jokowi menempatkan Luhut sebagai Menko Polhukam pada Agustus 2015, menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Menurut Tedjo, seharusnya sudah lama Luhut memegang posisi Menko Polhukam.

"Saya tahu, Bapak Menko (Luhut) sudah lama seharusnya berada di sini. Cuma harus bantu Presiden di Kepala Staf, maka saya sementara yang jadi Menko. Dan, sekarang saya kembalikan," kata Tedjo saat serah terima jabatan di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (13/8/2015).

Luhut menjabat Menko Polhukam selama satu tahun. Ia lalu digantikan oleh Wiranto.

Setahun menjadi Menko Polhukam, Luhut lalu digeser ke pos Menko Kemaritiman pada Juli 2016.

Ia menggantikan Rizal Ramli yang terkena reshuffle Jokowi.

Rizal Ramli disebut-sebut dicopot karena bertentangan dengan pemerintahan Jokowi.

Namun pemerintah sempat menyatakan Rizal Ramli dicopot karena tidak perform menjalankan tugasnya.

Menteri ESDM Pada Agustus 2016, Luhut ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setelah Arcandra Tahar diberhentikan dengan hormat.

Alasan pemberhentian Arcandra Tahar adalah karena polemik status kewarganegaraannya.

Arcandra Tahar memiliki dwi-kewarganegaraan yaitu Indonesia dan Amerika Serikat.

Menteri Perhubungan Luhut diminta menggantikan Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan karena. Alasannya karena Budi di awal pandemi tahun 2020 terpapar virus Covid-19.

Saat itu, Budi Karya harus dirawat dan diisolasi di rumah sakit, membuat posisi pucuk pimpinan kementerian yang mengurusi transportasi tersebut harus diambil alih Luhut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Di periode kedua Jokowi, Luhut Pandjaitan tetap dipilih sebagai Menko Kemaritiman.

Namun Jokowi menambahkan nomenklatur di jabatan Luhut.

Sehingga jabatan Luhut menjadi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Menteri Kelautan dan Perikanan

Luhut ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim setelah Edhy Prabowo ditangkap KPK pada November 2020.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Selain di era pemerintahan Jokowi, Luhut Pandjaitan juga pernah menjabat sebagai menteri.

Ia menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur

Luhut saat itu baru saja pulang dari Singapura, ia sebelumnya merupakan Duta Besar Indonesia untuk Singapura. Selepas itu, posisinya digantikan oleh Rini Soemarno di era Presiden Megawati.

Jabatan Luhut di luar Menteri Selain seliweran di berbagai pos menteri, Luhut sering mendapat tugas dari Jokowi untuk mengurus sejumlah hal. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunPalu.com dengan judul Fraksi PDIP Protes Jokowi Tunjuk Luhut Urus Minyak Goreng, Bongkar Kedekatan Luhut dengan Mafia