Berita Nasional
Dipuji Oleh Mahfud MD, MAKI Malah Sebut KPK Dibawah Firli Bahuri Tetap Dapat Penilaian Lebih Buruk
Menurut Boyamin, bahkan KPK saat ini berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, mendapatkan penilaian lebih buruk.
TRIBUNSUMSEL.COM - Kinerja KPK kini terus menjadi sorotan.
Meski mendapatkan pujian dari Menkopolhukam Mahfud MD.
Nyatanya, sejumlah kritikan masih bermunculan.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta Menkopolhukam Mahfud MD memberikan penilaian objektif terkait kepemimpinan Ketua KPK Firli Bahuri.
Kata Boyamin, pernyataan Mahfud yang mengungkapkan KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri tidak lebih jelek dari pimpinan sebelumnya, merupakan penilaian yang prematur.
Sebab, menurut Boyamin, bahkan KPK saat ini berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, mendapatkan penilaian lebih buruk.
"Jadi saya mohon, minta tolong kepada Pak Mahfud itu memberikan penilaian yang objektif, dan nyatanya hasil survei juga lebih buruk, turun," ucap Boyamin kepada Tribunnews, Jumat (29/4/2022).
Terlebih, kata dia, Indeks Persepsi Antikorupsi Indonesia juga anjlok di masa kepemimpinan Firli Bahuri Cs.
Oleh karena itu, dia berkesimpulan penanganan korupsi oleh lembaga antirasuah tersebut saat ini, lebih buruk jika harus dibandingkan dengan yang sebelumnya.
Namun, penilaian itu tidak semestinya dikeluarkan sekarang, sebab hingga saat ini KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri cs belum selesai dan masih melakukan pekerjaan.
"Sempat indeks persepsi antikorupsi juga turun, jadi bagaimana dianggap tidak lebih jelek gitu kan?"
"Jadi ya tetep jelek, jeleknya seperti apa? Ya lebih jelek lagi tetap," ucap Boyamin.
Baca juga: RESMI Bupati Bogor Ade Yasin Ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK, Langsung Ditahan 20 Hari Pertama
Baca juga: Nama Anies Baswedan Disebut KPK, PDIP Sebut Sejak Awal Formula E Sudah Tabrak Aturan
Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era kepemimpinan Firli Bahuri, tak lebih jelek dari periode sebelumnya.
"Jumlah OTT yang dulu dipersoalkan, dulu bisa OTT sekian, sekarang ini OTT terus."
"Pada awal-awal juga sudah tingkat menteri, DPR, gubernur, bupati semuanya diambil," kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia yang digelar virtual, Kamis (28/4/2022).